Sekjen PBB Desak Negara Maju Tarik Pajak Keuntungan Produsen Minyak
Pajak itu dapat digunakan untuk membantu negara yang rugi karena krisis iklim.
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara kaya untuk menarik pajak keuntungan tak terduga perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil. Kemudian menggunakan untuk membantu negara-negara yang dirugikan krisis iklim dan masyarakat yang kesulitan karena kenaikan harga pangan dan energi.
Dalam pidatonya di depan 193 negara anggota Majelis Umum PBB, Guterres meningkatkan serangannya pada perusahaan minyak dan gas. Profit perusahaan-perusahaan itu meledak hingga puluhan miliar dolar.
"Industri bahan bakar fosil memanen ratusan miliar dolar dalam subsidi dan keuntungan tak terduga sementara anggaran rumah tangga menyusut dan planet kita terbakar," kata, Selasa (20/9/2022).
Selain menekan negara-negara maju untuk mengenakan pajak pada keuntungan tak terduga industri bahan bakar fosil. Ia juga menggunakan pidatonya untuk menjelaskan kemana seharusnya uang itu digunakan.
"Dana itu seharusnya dialihkan dengan dua cara: ke negara-negara yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat krisi iklim; dan pada masyarakat yang kesulitan oleh kenaikan harga pangan dan energi," katanya di Majelis Umum.
Inggris sudah meloloskan pajak keuntungan tak terduga produsen gas dan minyak di Laut Utara sebesar 25 persen. Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) juga membahas gagasan yang sama walaupun mengalami perdebatan panjang di Kongres.
"Pencemar udara harus membayar," kata Guterres.
Ia mengatakan menjelang Konferensi Iklim PBB COP 27 di Mesir, Guterres mengingatkan kembali para pemimpin dunia untuk mematuhi Perjanjian Paris. "Tingkatkan ambisi iklim kalian, dengarkan rakyat kalian yang meminta perubahan, berinvestasi pada solusi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika