Putin Siapkan Penerusnya ‘Politik Bunuh Diri’ dengan Aneksasi Ukraina

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kemenangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam referendum Donbas mungkin menjadi berita buruk bagi penerusnya. Pasalnya, hal itu dinilai menyiapkan mereka untuk "politik bunuh diri" jika ingin membatalkan langkah Putin di Ukraina.

Pada Jumat (30/9/2022), Putin mencaplok empat wilayah Ukraina yang diduduki, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, setelah mayoritas penduduk memberikan suara dalam referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Referendum ditolak oleh komunitas internasional sebagai tidak sah dan Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru setelah Putin secara resmi mengakui pemungutan suara tersebut.

Yuri Zhukov, seorang profesor ilmu politik di University of Michigan, mengatakan perkembangan terakhir di Ukraina tidak hanya meningkatkan taruhan bagi presiden Rusia, tetapi juga setiap pemimpin yang ingin menggantikan Putin. "Putin membakar jembatan di belakangnya dan berkomitmen pada tindakan yang tidak dapat dikembalikan lagi," kata Zhukov, seperti dikutip Newsweek, Sabtu (1/10/2022).

Putin juga dinilai mengikat tangan setiap pemimpin Rusia di masa depan karena menyerahkan wilayah ini berpotensi menjadi ‘politik bunuh diri’.

Pada 2020, Rusia mengamandemen konstitusinya untuk melarang menyerahkan wilayah yang telah dicaplok secara resmi oleh negara itu. Ini membuatnya tidak konstitusional bagi Putin atau penerusnya di Kremlin untuk menyerahkan tanah kepada kekuatan asing tanpa mengubahnya terlebih dahulu.

Memperbaiki hubungan antara Rusia-Ukraina dan sekutunya mungkin memerlukan pembebasan wilayah yang dicaplok. Namun, Zhukov mengatakan publik Rusia tidak mungkin mendukung penyerahan wilayah tersebut.

Putin telah menghadapi protes di Rusia akibat perang dan pengumumannya tentang mobilisasi parsial memicu gelombang demonstrasi baru. Tapi, sekarang setelah 300 ribu warga telah dimobilisasi, Zhukov mengatakan keluarga tentara pada dasarnya menjadi "pemangku kepentingan" dalam rencana Putin untuk memperluas Federasi Rusia.

Setelah berkorban untuk aneksasi, seorang presiden masa depan yang menyerahkan wilayah tersebut dapat dianggap mengkhianati publik Rusia, yang secara efektif menjadikan konsesi teritorial sebagai misi kamikaze.

Dalam pidato resmi saat mencaplok wilayah Ukraina, Putin memberi isyarat kepada Kyiv bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk mundur dari invasinya ke Ukraina dan akan melanjutkan perjuangan selama diperlukan.

“Saya ingin pihak berwenang Kyiv dan tuan mereka yang sebenarnya di Barat mendengarkan saya sehingga mereka mengingat ini," kata presiden Rusia itu.

“Orang-orang yang tinggal di Luhansk dan Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia menjadi warga negara kita. Selamanya,” lanjut Putin.

Sekarang Putin telah menjelaskan bahwa dia memiliki setiap niat untuk mempertahankan keempat wilayah itu. Setiap presiden yang menggantikan Putin juga dilihat akan "berkewajiban" untuk menindaklanjuti janji pertahanan Putin, bahkan jika wilayah itu secara militer diperebutkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika