Stok Vaksin Booster di Gudang Dinkes Bandung Kosong
Padahal, pemerintah pusat perpanjang PPKM di antaranya karena capaian booster.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mengungkapkan stok vaksin booster yang berada di gudang kosong, sedangkan stok di puskesmas semakin menipis. Dinkes Bandung sudah mengajukan permintaan vaksin kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Kalau saat ini (booster) memang ketersediaannya sudah sangat menipis ya, jadi di gudang dinas kesehatan kosong kami sudah mengajukan permintaan tambahan vaksin Covid-19 ke provinsi maupun ke pusat, tapi sampai saat ini belum ada," ujar Sekretaris Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian di Balai Kota Bandung, Selasa (4/10/2022).
Ia menuturkan, hingga Jumat (30/9/2022), jumlah booster jenis Pfizer yang berada di puskesmas sebanyak 1.836 dosis. Namun, jumlah itu terus berkurang seiring pemakaian.
"Sampai sekarang ada masih kegiatan vaksinasi di beberapa puskesmas memakai vaksin ini (Pfizer) yang sejak awal didistribusikan. Kalau ada puskesmas mengajukan vaksin ke dinas, dinas belum memenuhi," katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dan Pemprov Jabar dapat segera mengirim vaksin dalam waktu dekat. Dinkes Bandung mengajukan vaksin booster sebanyak 30 ribu. Ia tidak mengetahui penyebab vaksin booster terbatas.
Saat ini, Anhar mengatakan, vaksinasi booster tahap satu sudah mencapai target 50 persen. Dinkes Bandung terus melakukan vaksinasi meski di tengah keterbatasan dosis vaksin.
"Dari pusat tidak menargetkan khusus, dari Pak Wali Kota belum ada target baru 50 persen," ungkapnya.
Ia mengatakan, mereka yang belum divaksinasi untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Anhar mengatakan kasus konfirmasi aktif Covid-19 saat ini cenderung menurun termasuk keterisian pasien Covid-19 di rumah sakit.
"Terus menurun kasus aktif di bawah 500, atau 400 sekian, rumah sakit tambah rendah bornya," katanya.
Sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan Luar jawa Bali untuk menekan laju penularan virus Covid-19 hingga 7 November. Alasan PPKM diperpanjang di antaranya karena masih rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster.
Ikuti Whatsapp Channel Republika