Jaga Inflasi Pangan, Mentan SYL Minta Juga Pantau Harga di Tingkat Petani

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta Bank Indonesia dan pemerintah daerah untuk terus memantau harga dan menjaga tingkat inflasi pangan Indonesia yang saat ini masih terkendali. Selain harga pangan di pasar, pengendalian harga di tingkat petani pun harus terjamin sehingga kenaikan harga pangan sejalan dengan peningkatan pendapatan petani.

"Saya bersama Deputi Bank Indonesia, Pangdam TNI (Kodam Hasanudin) dan jajaran pemerintah daerah yang hadir sedang membicarakan bagaimana menyikapi inflasi dari kondisi global yang ada. Ingat inflasi dunia itu lagi bergerak sangat signifikan. Indonesia, sesuai data termasuk dalam jajaran negara yang inflasinya sekitar 4 persen lebih, cukup rendah dibanding negara lain," demikian kata Mentan Syahrul saat di wawancarai pada acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan, di Taman Muccini Makassar, Senin (24/10/2022).

Mantan Gubernur Sulsel ini menambahkan rantai distribusi pangan yang panjang mengakibatkan harga sampai ke konsumen tinggi. Oleh karena itu, rantai distribusi pangan harus disederhanakan sehingga mengurangi pihak yang mempengaruhi harga pangan.

"Kita sudah diberikan alam yang luar biasa. Nah ini tergantung kita, bagaimana para bupati, para gubernur bersinergi dengan semua pihak termasuk TNI, Polri dan ada Bank Indonesia yang terus memantau inflasi kita. Inflasi bisa terjadi kalau produktivitas komoditi pertanian terganggu termasuk beras dan saat ini beras kita over stock, aman," terang SYL, dalam siaran persnya.

Dalam kesempatan tersebut Mentan SYL memaparkan strategi Kementan dalam menghadapi krisis pangan dunia. Pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah, serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi.

Kedua, lanjutnya, pengembangan pangan substitusi impor seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum dan pengembangan ternak domba/kambing dan itik untuk substitusi daging sapi. Ketiga, peningkatan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, dan telur.

"Semua negara prihatin dengan kondisi yang ada dan kita harus memberikan prioritas yang utama. Pertanian itu untuk makan dan tidak bisa ditunda-tunda karena ini urusan makan rakyat," jelasnya.

Bersamaan, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Doni Primanto Joewono mengatakan acara kick off GNPIP menjadi sebagai upaya BI dalam pengendalian inflasi pangan di daerah. Selain itu, merupakan upaya dan aksi nyata bersama dalam mendukung extra effort pengendalian inflasi pangan dari sisi hulu-hilir dan merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022.

"Proyeksi inflasi kita 6 hingga 7 persen sampai akhir tahun. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menurunkan itu karena ini bisa menurunkan daya beli masyarakat dan mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita," jelasnya.

Doni menyebutkan berbagai upaya BI untuk mengendalikan inflasi, salah satunya dengan menjaga pasokan dan kelancaran distrubusi barang dan penguatan ketahanan pangan. Dalam upaya tersebut, pentingnya komitmen, sinergi dan kolaborasi antara BI dan pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi pengendalian inflasi.

"Untuk menahan tingkat inflasi Indonesia, Bank melakukan beberapa upaya diantaranya menaikkan suku bunga, menjaga kestabilan nilai tukar, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah serta membantu menjaga pasokan pangan dan semoga kedepan upaya kita mampu mengendalikan inflasi dengan baik," ujar Doni.

Pada acara ini turut hadir jajaran eselon 1 Kementan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, Pangdam XIV/Hasanuddin, Totok Imam Santoso, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (BPN) Gusti Ketut Astawa, Gubernur Sulawesi Selatan di wakilkan Kepala Dinas TPHBun, Imran Jausi serta seluruh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika