Ganjar Disanksi Tapi Tetap Siap Nyapres, Megawati Dinilai Sedang Mainkan Drama Era Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro, Muhammad Noor Alfian

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut imbas dari pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilai menimbulkan kegaduhan di publik.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke. Maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi, sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Sesungguhnya pernyataan Ganjar tak melanggar aturan partai, karena Gubernur Jawa Tengah itu bukan mendeklarasikan diri sebagai capres. Namun, sanksi diberikan karenanya pernyataan tersebut menimbulkan multitafsir di publik.

"Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," ujar Komarudin.

Ganjar, nilai Komarudin, adalah salah satu kader senior di partai berlambang kepala banteng itu. Sehingga, bentuk pengalaman politiknya harus ditujukan lewat kedisiplinan dalam  berpartai di PDIP.

"Beliau (Ganjar) ini bukan kader baru masuk, ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana, oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa partainya dibangun dengan cita-cita dan rekam jejak sejarah yang besar. Sehingga, seluruh kader harus berdisiplin, termasuk Ganjar.

"Partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ujar Hasto.

Sinyal Ganjar siap menjadi capres pada 2024 diutarakan pekan lalu saat dirinya diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi swasta. Pekan ini, setelah sanksi dijatuhkan kepadanya, Ganjar menerima namun tidak mencabut pernyataannya itu.

Ditanya kembali soal kesiapannya menjadi capres untuk Pilpres 2024? Ia mengaku siap, asalkan itu merupakan keputusan partai. Ia ditegaskannya tetap mengikuti keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kontestasi nasional tersebut.

"Saya orang diklat, semua kader mesti siap apa pun, tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut," ujar Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

Sebagai kader PDIP dan kepala daerah, ia sepakat bahwa fokus saat ini adalah memprioritaskan masyarakat. Termasuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menekan inflasi.

"Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang saya sampaikan kemudian  menjadi diskursus di publik dan ya lumayan rame begitu, kami mendapatkan peringatan dan kami sebagai kader kita terima," ujar Ganjar.

"Kami bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto," sambungnya.

Ganjar kembali menegaskan, dirinya mengikuti keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres 2024. Ia juga menegaskan, tak pernah membentuk relawan.

"Saya tidak pernah bentuk relawan kok," jawab singkat Ganjar ketika meninggalkan Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

Ketua Relawan GP Mania, Immanuel Ebenezer (Noel) menilai pemanggilan Ganjar kemarin oleh DPP PDIP justru terkait tiket capres 2024. 

"Sanksi minimalnya memang teguran. Tapi sanksi maksimalnya saya kira pemberian tiket Capres 2024," kata Noel dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).

Noel menilai ada diskusi serius tentang pertarungan politik pada 2024. Meski Ganjar belum ditawarkan tiket, Noel yakin, pembicaraan kemarin juga mengarah ke sana. 

Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat berhati-hati mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang. Sebagai politisi berpengalaman, pada waktunya Mega akan mengambil keputusan rasional  mempertimbangkan aspirasi rakyat.

"Aspirasi rakyat tidak bisa tertolak. Apalagi sebagai partai PDI dan koalisi partai lain ingin menang, tentu mereka akan sangat mempertimbangkan Ganjar," ujarnya.

Bagi pakar psikologi politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Abdul Hakim sanksi lisan untuk Ganjar Pranowo yang siap nyapres adalah salah satu bentuk keahlian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam memainkan psikologi massa dengan drama politik. Pasalnya, masyarakat jika dihadapkan dengan kebijakan yang substantif itu tidak akan menarik.

"Publik Indonesia itu lebih tertarik dan emosional jika ada unsur drama di dalamnya. Dan sudah berkali-kali Bu Mega ini memainkan drama politik, seperti ketika mengusung Pak Jokowi dulu," kata Abdul.

Abdul memandang bahwa, secara substantif Ganjar hanya disanksi lisan itu tidak menempatkan efek apa pun kepadanya. Berbeda jika ia dijatuhkan dengan hukuman surat peringatan (SP). 

"Jadi menurut saya pemanggilan Ganjar yang berujung sanksi lisan itu sifatnya hanya normatif saja, untuk menjaga Marwah partai," kata Abdul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika