Wapres: Pemerintah Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030
Penerapan EBT tersebut mampu mengurangi konsumsi BBM dan menurunkan emisi CO2.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berkomitmen mewujudkan transformasi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memproduksi mobil dan bus listrik sebanyak 600 ribu unit pada 2030 mendatang.
"Komitmen pemerintah dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik juga diwujudkan dengan menargetkan industri otomotif dalam negeri untuk memproduksi mobil listrik dan bus listrik sebanyak 600 ribu unit pada tahun 2030," kata Ma'ruf saat menutup acara Side Event G20 “Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond: High Level Policy Discussion on Promoting Investment, Financing, and Development of Renewable and Green Energy” secara virtual, Rabu (26/10/2022).
Dia berharap penerapan EBT tersebut mampu mengurangi konsumsi BBM dan menurunkan emisi CO2 melalui kerja sama antara para pemangku kepentingan.
"Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM sebesar 3 juta barrel sampai dengan tahun 2030 serta menurunkan emisi CO2 sebanyak 1,4 juta ton," katanya.
Karenanya, dalam acara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI) tersebut, Wapres mengajak BUMN maupun pihak swasta untuk dapat berkolaborasi mewujudkan target tersebut.
Sebab, menurut Wapres, pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi dari para pihak terkait.
"Tentunya dengan sinergi dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak, akan dapat mengakselerasi pembangunan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia," katanya.
Dia juga mengajak kolaborasi lembaga keuangan dengan para pengusaha untuk mendukung rencana transisi energi dengan target menurunkan emisi karbon dari 29 persen menjadi 31,89 persen tersebut.
Sebab, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia membutuhkan hingga 1 triliun dolar AS pada tahun 2060 untuk pembiayaan investasi energi terbarukan tersebut.
"Saya mengajak para mitra bisnis dan lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, untuk ikut berkolaborasi membantu pembiayaan transisi energi di Indonesia untuk mencapai nol-bersih emisi pada tahun 2060," kata Ma'ruf.
Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini juga berharap agenda kepemimpinan G20 di Indonesia dapat menjadi implementasi kontribusi bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia di seluruh dunia, khususnya transisi energi di Indonesia.
“Saya mengharapkan hasil dari diskusi akan turut menyukseskan tercapainya agenda kepemimpinan Indonesia di G20 dan mendukung implementasi kebijakan transisi energi Indonesia,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika