Taiwan Desak China Berhenti Konfrontatif dan Mulai Berunding
Taiwan mengatakan China harus berhenti melakukan tekanan politik dan militer
REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Kepala Dewan Urusan China Daratan Pemerintah Taiwan mengatakan China harus berhenti konfrontatif dan mulai menjaga perdamaian dan stabilitas. Beijing terus melakukan tekanan politik dan militer ke pulau yang diklaimnya itu.
Sejak Agustus lalu China meningkatkan aktivitas militer dekat pulau Taiwan yang dikelola dengan demokratis. Ketika mereka menggelar latihan blokade di sekitar Taiwan setelah ketua House of Representative Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke pulau itu.
"Beijing harus berhenti konfrontatif karena hanya akan memperdalam jarak antara kedua belah pihak dan meningkatkan ketegangan di kawasan," kata Menteri Dewan Urusan Cina Daratan Pemerintah Taiwan Chiu Tai-san dalam sebuah forum di Taipei, Jumat (28/10/2022).
"Kami mendesak China daratan untuk menurunkan senjata dan menjaga perdamaian dan stabilitas, kunci dari perdamaian adalah membalikkan pola pikir mengatasi masalah dengan kekuatan," kata Chiu yang menambahkan Beijing harus mengatasi ketidaksepakatan dengan Taipei melalui "dialog konstruktif tanpa syarat."
Chiu mengatakan ia berharap China dapat melonggaran peraturan pandemi Covid-19 secara bertahap sehingga kedua belah pihak apat kembali melakukan "pertukaran yang tertib dan sehat dan menciptakan ruang bagi interaksi yang positif."
China berulang kali menolak tawaran Presiden Taiwan Tsai Ing-wen untuk berunding secara setara. Beijing menganggap Tsai sebagai separatis.
China mengklaim Taiwan bagian dari wilayahnya. Dalam pidato pembukaan Kongres lima tahunan Partai Komunis awal bulan ini Presiden China Xi Jinping mengatakan solusi masalah Taiwan berada di tangan masyarakat China. Ia juga tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan kekuatan untuk merebut Taiwan.
Taipei mengatakan hanya 23 juta warganya yang memiliki hak untuk memutuskan masa depan pulau itu. Taiwan juga menegaskan karena tidak pernah dikuasai Republik Rakyat China maka klaim kedaulatan China tidak berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika