Wapres Kunjungi Tiga Provinsi Baru Papua Akhir Bulan Ini

Ma'ruf meminta Pj gubernur tiga provinsi baru di Papua segera menyusun peta jalan.

Tangkapan Layar
Tangkapan layar Wakil Presiden Maruf Amin di acara Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan sekaligus penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award 2021 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (27/10).
Rep: Fauziah Mursid Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mengunjungi tiga provinsi baru atau daerah otonomi baru (DOB) Papua akhir November 2022 ini. Ma'ruf  selaku ketua Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Badan Pengarah Papua/BPP) ini akan mengunjungi beberapa pusat pemerintahan di provinsi baru hasil pemekaran tersebut.

Baca Juga


"Jadi Wapres akan berkunjung ke Merauke, berkunjung ke Wamena, bahkan ke juga ke Kaimana, dan juga beberapa tempat yang selama ini menjadi pusat pemerintahan," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai pertemuan Wapres Ma'ruf dengan tiga penjabat (Pj) gubernur Papua di Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Masduki mengatakan, dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Selatan  Apolo Safanpo  dan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nicolaus Kondomo itu, Wapres berharap  sudah ada langkah-langkah strategis dilakukan. Dia melihat para Pj Gubernur sebagai peletak sejarah awal dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pembangunan di 3 Provinsi baru. 

Karena itu, Ma'ruf meminta agar Pj gubernur yang resmi dilantik pada 11 November ini segera menyusun peta jalan (roadmap) yang matang untuk masing-masing daerah. "Dengan demikian, ada satu hal konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua," ujar Masduki.

Peta jalan terpadu (integrated road map) dan aksi nyata (action plan) ini agar dirumuskan dalam pelaksanaan DOB tahun 2022-2024 dengan tetap memperhatikan kerangka waktu yang sejalan dengan tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Selain itu, kata Masduki, Ma'ruf juga meminta para Pj gubernur ini melakukan koordinasi dengan bupati-bupati di wilayah tersebut. Dia menilai koordinasi penting agar pembangunan kesejahteraan Papua terkonsolidasi dengan baik.

Ini sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 sebagai amanat UU No. 2/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua agar rumuskan rencana aksi bersifat quick wins tahun 2023-2024.

"Apa guna perencanaan kalau tidak ada konsolidasi dengan Bupati. Jadi bupati-bupati yang ada di Papua itu mesti segera dikonsolidasikan dengan baik karena ini terkait dengan pembangunan di Papua," ujarnya.

Karena kompleksnya situasi Papua, Wapres meminta Pj Gubernur untuk memperkuat komunikasi sosial dengan semua segmen masyarakat. Situasi yang kondusif merupakan kunci keberhasilan dalam menata dan membangun daerah sebagai rumah besar untuk semua. 

Selain itu, Masduki mengatakan dalam kunjungan mendatang, Wapres akan melakukan pertemuan dengan para pemuka tokoh-tokoh agama disana. Sebab, banyak tokoh agama di Papua mengharapkan pertemuan tersebut.

"Kami ini kan juga intensif yang melakukan hubungan dengan dengan masyarakat Papua terutama dengan masyarakat Gereja, Wapres mengutus beberapa utusan kelompok ke sana dan ketika Wapres berkunjung mereka juga akan akan akan ditemui ya itu," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler