Anggota Komisi I DPR: Calon Panglima Harus Wujudkan Visi Poros Maritim Presiden
Presiden mengirimkan nama KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR Bobby Adityo Rizaldi menilai calon Panglima TNI harus mewujudkan Visi Poros Maritim Presiden Joko Widodo. Sehingga diperlukan langkah-langkah terobosan untuk merealisasikannya.
"Ada tantangan klasik yang dihadapi calon Panglima TNI, salah satunya pembangunan postur pertahanan yang masih belum optimal, utamanya dalam mewujudkan Visi Poros Maritim Presiden," kata Bobby di Jakarta, Senin (28/11/2022).
Dia menilai langkah terobosan yang perlu dilakukan dalam mewujudkan Poros Maritim Presiden tersebut. Yaitu pemenuhan formasi alat utama sistem senjata (alutsista) maritim.
Menurut dia, pemenuhan kecukupan alutsista maritim tersebut bertujuan untuk mengamankan pertahanan seluruh wilayah laut di Indonesia. "Formasi kecukupan alutsista maritim harus dipenuhi dengan tingkat kesiapan yang bisa meng-cover luas wilayah Indonesia," ujarnya.
Selain itu Bobby menilai tantangan yang dihadapi calon Panglima TNI ke depan adalah pengembangan profesionalisme TNI dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki di institusi tersebut.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Rabu (30/11/2022) jika surat presiden (surpres) diterima DPR.
"Uji kelayakan calon Panglima TNI bisa digelar pada Rabu apabila hari ini (Senin, 28/11) surpres masuk," kata Dave di Jakarta, Senin.
Surpres terkait calon Panglima TNI sudah dikirim ke DPR pada Senin (28/11/2022) sore. Dalam surpres yang dikirimkan Mensesneg, Presiden Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika