Anggota DPR Dukung Langkah Tegas Jokowi Banding Lawan WTO

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menyatakan dukungan terhadap langkah tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan banding terhadap World Trade Organization (WTO) atas larangan ekspor bahan mentah biji nikel.

"Kami mendukung langkah pemerintah melakukan banding terhadap WTO," katanya dihubungi di Jakarta belum lama ini.

Dia menegaskan Indonesia memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri tanpa harus ada intervensi pihak lain. Apalagi hal itu dilakukan untuk merealisasikan keinginan pemerintah menggunakan energi baru terbarukan ke depan.

"Kami akan memberikan dukungan secara politis kepada pemerintah dalam rangka melakukan banding terhadap gugatan tersebut," katanya menegaskan.

Dikatakan Mukhtarudin, hilirisasi dari mineral itu adalah amanat Undang-undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Jadi itu mutlak harus diperjuangkan, baik oleh pemerintah maupun legislatif.

"Oleh karena itu, maka pemerintah harus segera juga mempercepat proses pembangunan smelter di Indonesia. Harus ada gerakan percepatan pembangunan smelter agar kita segera bisa melakukan hilirisasi secara maksimal terhadap minerba yang kita miliki, baik nikel, timah, dan lain-lain," jelasnya.

Mukhtarudin memastikan Komisi VII DPR RI akan memberikan dukungan penuh atas langkah tegas Presiden Jokowi untuk melakukan banding terhadap keputusan WTO. Menurutnya dengan melakukan hilirisasi di dalam negeri terhadap mineral nikel, maka dipastikan akan memberikan nilai investasi yang besar bagi negara.

"Begitu investasi masuk tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan, dan pasti ada pengaruhnya. Oleh karena itu kita dukung Presiden melakukan upaya semaksimal, mungkin memperkuat argumennya pemerintah memberikan argumen objektifnya terhadap masalah banding tersebut," jelasnya.

Mukhtarudin menyarankan agar pemerintah memberikan penegasan khusus terkait pembangunan smelter di Indonesia. Pasalnya, dengan dibangunnya smelter maka akan mendatangkan nilai investasi yang cukup besar.

"Jadi pemerintah harus memberikan perlakuan khusus dalam rangka percepatan pembangunan smelter di Indonesia, sehingga hilirisasi mineral ini cepat dan investasi bisa segera masuk. Apalagi nikel sebagai bahan baku baterai, sebagai energi terbarukan masa depan," harapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika