Ini Strategi untuk Kebut Penurunan Angka Stunting
Wapres meminta sumber daya untuk penanganan stunting bisa dioptimalkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia berupaya mempercepat penurunan angka stunting. Sebab, waktu menuju target stunting 14 persen hanya tersisa kurang dari dua tahun.
Meskipun, prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021, tetap diperlukan penanganan beragam agar target prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepala daerah mengoptimalkan garda terdepan pelaksana program stunting di wilayahnya masing-masing. Ma'ruf menilai, garda terdepan stunting yakni para pelaku di tingkat desa dan masyarakat ini masih perlu dioptimalkan kapasitas dan pendukung lainnya.
"Masalah lainnya ada pada garda terdepan pelaksana program, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan," kata Ma'ruf saat menghadiri Forum Nasional Stunting Tahun 2022, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (06/12/2022).
Ma'ruf mengatakan, banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini, kata dia, membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik.
Mereka diantaranya, kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan penanganan stunting.
"Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi," ujarnya.
Ma'ruf meminta kepada Kementerian dan Lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, dan Lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas.
"Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi," ujarnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, penurunan stunting selama ini belum pernah melewati angka dua persen per tahun. Karena itu, sesuai arahan Wapres, Tahun 2022 ini diharapkan optimalisasi penurunan angka stunting bisa mencapai tiga persen sehingga bisa diproyeksikan di tahun 2024 bisa mencapai angka 14 persen.
"Oleh karena itu, kita perlu bekerja keras dalam rangka mencapai target tersebut," katanya.
Hasto mengatakan, saat ini sudah terbentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, 99 persen di tingkat kecamatan dan di tingkat desa kemudian juga tim pendamping keluarga sebesar 96,4 persen. Selain itu, sebanyak 578.563 orang sebagai tim pendamping keluarga dan penguatan peran tim percepatan penanganan stunting (TPPS) sebanyak 587 satgas di Tahun 2022.
"Secara khusus telah dilakukan rekonsiliasi Satgas provinsi dan kabupaten terkhusus di 12 provinsi prioritas dalam rangka untuk mempertajam kegiatan Satgas bersatu dengan tim percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota," ujarnya.
Sebanyak 12 provinsi prioritas terdiri dari tujuh provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Serta lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika