Panglima TNI akan Evaluasi Pengurangan Pasukan di Papua

Operasi penanganan konflik di Papua yang ditonjolkan yakni operasi territorial.

Republika/Desy Susilawati
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa pada Senin (19/12) siang di Istana Negara, Jakarta.
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Yudo Margono menyampaikan akan melakukan evaluasi terkait pengurangan pasukan militer di Papua dalam menangani konflik dan menjaga keamanan. Setelah itu, hasil evaluasi itu akan dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan ke Bapak Presiden situasi yang ada,” ujar Yudo dalam keterangannya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Yudo mengatakan akan mengunjungi Papua terlebih dahulu bersama Kepala Staf Angkatan untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Selain itu, ia juga akan meminta masukan dari para prajurit di lapangan dan juga pemerintah daerah, termasuk tokoh masyarakat.

“Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama Kepala Staf Angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenernya yang terjadi di sana, masukan-masukan juga dari para prajurit di lapangan juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yang harusnya kita (lakukan),” jelasnya.

Langkah-langkah selanjutnya untuk menangani konflik di Papua pun akan diputuskannya setelah evaluasi dilakukan. “Tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana, jadi nggak harus belum-belum sudah diputuskan, nanti saya mutuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden,” ujar Yudo.

Lebih lanjut, Yudo menyampaikan, operasi penanganan konflik di Papua yang ditonjolkan saat ini yakni operasi territorial, bukan operasi militer. Kendati demikian ia menegaskan, aparat militer akan tetap tegas dalam menangani konflik sesuai aturan hukum.

“Sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial, mungkin bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas kan sesuai hukum yang ada,” kata dia.

Baca Juga


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler