Laksamana Yudo: Gangguan Keamanan Papua Masih Kriminal, Belum Keadaan Darurat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, kondisi keamanan di Papua masih dalam taraf kriminal. Menurut dia, sejumlah serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih belum masuk kategori keadaan darurat.

"Belum. Menurut saya belum sampai taraf itu (keadaan darurat)," kata Yudo usai serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).

Meski demikian, Yudo menyebut, nantinya ia akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan para komandan satuan di Papua untuk memantau perkembangan situasi di sana. Selain itu, dia menjelaskan, penetapan status keadaan darurat diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dan tentunya kalau keadaan darurat kan yang menentukan (dari) atas (Presiden Jokowi). Saya kira dengan ekskalasi sekarang ini belum, masih taraf kriminal," jelasnya.

"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, kriminal, masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangannya Polri, tapi kita tetap membantu penegakan hukum pidana," tambahnya menjelaskan.

Disamping itu, terkait dengan penambahan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, Yudo menyebut, dirinya masih akan melakukan koordinasi dengan para pemangku kebijakan untuk menentukan penambahan jumlah prajurit maupun kesatuan. Menurut dia, ada beberapa bentuk penambahan militer di empat DOB baru tersebut, seperti satuan tugas (satgas).

"Jadi akan saya tinjau dulu, dan meminta masukan dari pemerintahan daerah mungkin bupati, wali kota, satuan yang ada di sana, Pangdam, Pangkogabwilhan III. Kita ajak berbicara semuanya," ungkap Yudo.

Sementara itu, mantan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan, ia mewariskan alutsista dengan kemampuan teknologi canggih kepada Yudo sebagai penerusnya. Warisan ini nantinya dapat digunakan untuk menghadapi KKB di Papua.

"Jadi, selama setahun ini saya berusaha untuk menambah, apakah itu peralatan, perlengkapan, maupun alutsista yang bisa kita gunakan. Karena tanpa teknologi yang advance, kita akan normal-normal saja, artinya menghadapinya juga tingkat kesulitannya begitu banyak," kata Andika.

Dia menjelaskan, keberadaan alutsista yang canggih dibutuhkan untuk menghadapi tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Sehingga nantinya diharapkan dapat membantu, mempermudah dan mempercepat penanganan gangguan keamanan di Papua.

"Akan tetapi, 'kan pengadaan itu berlaku kalau di institusi pemerintah 'kan setahun. Itu baru saja selesai, sehingga nanti Panglima TNI pasti memiliki infrastruktur yang lebih baik ketimbang tahun lalu dalam rangka menghadapi tindak pidana oleh kelompok bersenjata," ungkap Andika.

Sebagai informasi, dalam beberapa hari terakhir, kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali beraksi di Papua. Salah satunya, yakni penembakan yang diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Kalenak Murib dan menewaskan seorang karyawan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua di Sinak, Kabupaten Puncak, Selasa (13/12/2022).

Dari laporan yang diterima, korban ditembak dari jarak dekat, sehingga aparat keamanan di Sinak sedang berupaya menangkap pelakunya.

Kalenak atau Yonis Murib merupakan narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, pada 12 Juli 2021. Saat itu, dia tengah menjalani hukuman penjara selama 16 tahun, karena terlibat penyerangan Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya bulan November 2012.

Sebelumnya, tiga orang warga sipil juga meninggal dunia setelah ditembak KSB di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (12/12/2022). Mereka ditembak KSB pimpinan Nason Mirin.

Ketiga korban penembakan KSB ini berprofesi sebagai tukang ojek dan saat insiden terjadi mereka sedang menunggu penumpang. Mereka yang menjadi korban adalah LaUsu (23 tahun), La Ati (40), dan La Aman (39).

Ikuti Whatsapp Channel Republika