Lemhannas Ingin Pemerintah Memperkuat Konsolidasi Demokrasi
Konsolidasi demokrasi membuat Indonesia semakin matang menyambut Pemilu 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto mengatakan, Indonesia memiliki tantangan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, sehingga bisa semakin matang menuju Pemilu 2024 di tengah kecenderungan regresi demokrasi yang terjadi di dunia.
Hal tersebut, kata Andi, merupakan salah satu kajian terkait dengan konsolidasi demokrasi yang dihasilkan oleh Lemhannas. Kajian dilakukan sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dilantik menjadi gubernur Lemhannas pada Februari 2022.
"Di tengah kecenderungan regresi demokrasi ini, kemudian kita bisa memperkuat konsolidasi demokrasi sehingga kita bisa makin matang demokrasinya menuju Pemilu 2024," kata Andi saat acara 'Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI' di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).
Hasil kajian Lemhannas, kata Andi, mencatat adanya kecenderungan regresi demokrasi di dunia yang juga terjadi di Indonesia. "Indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian, seperti Freedom House Index yang dikeluarkan secara rutin, menunjukkan regresi demokrasi ini memang cenderung terjadi," ujarnya.
Andi mengatakan, Lemhannas juga melakukan kajian tentang transformasi digital. Dalam hal ini, Lemhannas diinstruksikan Presiden untuk mengaitkannya dengan demokrasi. "Presiden meminta kami untuk kajian agar Indonesia bisa melompat masuk pada digitalisasi demokrasi," ucap pengamat militer tersebut.
Andi memandang, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pemerataan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil atau terluar Indonesia. Tujuannya guna mencapai transformasi digital yang baik di Indonesia.
"Yang penting setelah infrastruktur digital itu diperkuat maka kita harus gerak untuk perkuat literasi digital di Indonesia, antara lain, usaha kami kontribusikan sesuai dengan arahan Presiden adalah algoritma kebangsaan," tutur Andi.