Kendaraan Berbasis Gas Butuh Insentif Demi Target Bauran Energi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Energi Iwa Garniwa mengatakan kendaraan berbasis bahan bakar gas atau BBG perlu mendapatkan insentif sama seperti kendaraan listrik untuk mendorong optimalisasi target bauran energi di Indonesia.

"Penggunaan energi terbarukan telah menjadi tuntutan global, termasuk di Indonesia. Maka, wajar jika diperlukan insentif untuk merealisasikannya," kata Iwa dalam keterangan di Jakarta.

Ia menuturkan Indonesia perlu memiliki program sendiri yang lebih tepat sasaran dan terukur. Kondisi itu harus menyesuaikan dengan potensi yang ada di dalam negeri serta mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, program tepat sasaran dan terukur itu tujuannya adalah ketahanan energi nasional yang didukung dengan kemandirian dan kedaulatan.
Iwa yang merupakan profesor serta Guru Besar Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia ini menjelaskan bahwa menuju penggunaan kendaraan yang sepenuhnya listrik butuh tahapan. Terlebih ada sekitar 24 juta kendaraan roda empat serta sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) yang perlu diperhatikan.
”Ketika kita langsung ke kendaraan listrik, itu semua mau diapakan? Jadi perlu transisi,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki berbagai sumber energi ramah lingkungan yang bisa dioptimalkan pada fase transisi terutama BBG yang programnya sudah sempat dijalankan namun belum masif, seperti program pemasangan konverter kit gratis.
Selain pada kendaraan umum dan dinas, program sejenis juga telah dilakukan kepada ribuan nelayan di berbagai daerah.
”Saya berpikir ada program yang bagus dari BBM ke BBG. Saya beberapa kali naik taksi di Korea Selatan saja ternyata pakai gas. Jadi, penting untuk tidak semata-mata fokus ke satu program saja,” kata Iwa.
Iwa menambahkan hal terpenting adalah tahapan dalam rangka mengurangi emisi. BBG tetap dalam konteks tersebut.
"Padahal (konversi BBM ke BBG) itu sudah bagus. Ini juga penting karena Indonesia perlu tetap berhati-hati mengejar target zero emisi. Kalau BBG dioptimalkan, benefitnya jelas ada bagi negara,” ujarnya.
Dengan begitu, Indonesia tidak semata-mata melakukan konversi kendaraan dari BBM ke listrik yang dianggap ramah lingkungan. Akan tetapi juga mendapatkan manfaat dari optimalisasi sumber daya gas.
”Ketersediaan BBG jelas ada. Kan kita juga eksportir BBG,” imbuhnya.
Iwa menambahkan bahwa Indonesia masih butuh optimalisasi energi eksisting lantaran bauran energi belum dilakukan secara optimal.
Menurutnya, optimalisasi kendaraan listrik bisa dimulai dari daerah-daerah tertentu terutama yang kesulitan mendapatkan pasokan gas. Dengan begitu, pemerintah bisa sambil mengejar target bauran energi nasional.
Iwa menyarankan rencana pemberian insentif sebesar Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp 8 juta untuk pembelian sepeda motor listrik. Ketika memberikan insentif harus ada benefitnya selain tentu saja benefit berupa mengejar prinsip ramah lingkungan.
Ketua Asosiasi Perusahaan Liquid & Compress Natural Gas Indonesia (APLCNGI) Dian Kuncoro mengatakan rencana pemerintah memberikan insentif atas pembelian kendaraan listrik semestinya juga diikuti dengan insentif kepada kendaraan berbasis BBG.
Selain infrastruktur kendaraan BBG sudah banyak tersedia, lanjut Dian, gas bumi merupakan salah satu sumber energi dengan cadangan paling besar di Indonesia.
"Penggunaan BBG juga punya tujuan untuk mendorong peralihan pada penggunaan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada BBM. Biaya konversi ke BBG juga lebih terjangkau antara Rp 15 juta sampai Rp 30 juta dan perawatannya juga jauh lebih mudah,” kata Dian.
Untuk mendukung langkah transformasi ke BBG tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembangunan berbagai infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Mobile Regasifications Unit (MRU) di berbagai lokasi, khususnya di Jabodetabek

Ikuti Whatsapp Channel Republika