Masuknya Romi di Kepengurusan Dinilai Bisa Turunkan Citra PPP
Masuknya Romi bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap PPP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali merombak struktur kepengurusan partai. Dalam struktur baru Majelis Pertimbangan DPP PPP periode 2022-2025, Romahurmuziy menjabat kembali bersama beberapa tokoh, di antaranya Wardatul Asriyah, Nu'man Abdul Hakim, Anang Iskandar, Syarief Hadler, dan Witjaksono. Kembalinya Romahurmuziy dinilai bisa mengganggu internal partai.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Power, Ikhwan Arif mengatakan kembalinya Romahurmuziy dalam struktur organisasi PPP bisa memunculkan polemik baru. Pertama, persoalan status Romahurmuziy sebagai mantan narapidana korupsi bisa menurunkan citra partai politik.
"Hadirnya tokoh politik yang pernah terlibat dalam kasus korupsi akan memunculkan stigma negatif terhadap partai PPP, padahal PPP baru saja menghadapi gonjang-ganjing konflik pemilihan ketua umum, seharusnya PPP mempertimbangkan kondisi internal partai dalam menghadapi pemilu di 2024," kata Ikhwan, kepada wartawan, Selasa (3/1/2022).
Kedua, lanjut dia, jabatan yang diembannya tidak sembarang jabatan. "Jika PPP salah langkah dalam membuat keputusan bisa saja memunculkan permasalahan baru di internal partai," terangnya.
Kecuali jabatan yang diberikan sebatas kader biasa, menurut saya jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) adalah jabatan strategis yang sangat penting dalam proses kaderisasi politik. Meskipun Romahurmuziy sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Umum, menurut Ikhwan, bukan berarti Romi layak menduduki jabatan Ketua MPP PPP.
Karena ada bekas luka politik yang tidak bisa dihindari. Selain itu, hadirnya Romahurmuziy bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap PPP. "Justru PPP akan dicap sebagai partai yang tidak berhasil dalam regenerasi kader, sebab PPP bergantung pada figur yang jelas-jelas berstatus mantan narapidana," jelasnya.
Ikhwan mengatakan, PPP seharusnya mampu membagi jatah Ketua MPP kepada kader lain agar regenerasi berjalan dan tidak bertumpu pada figur sentral saja. Jika PPP salah langkah dalam membentuk infrastruktur politik PPP bisa saja kehilangan kepercayaan publik di Pemilu 2024.
Pengangkatan Romahurmuziy sebagai Ketua MPP PPP itu tertera dalam surat keputusan DPP PPP yang ditandatangani oleh Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Arwani Thomafi. Adapun sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP adalah Anas Thahir bersama Hizbiyah Rochim dan Irene Rusni Halil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika