Mobilitas Warga China Dibatasi Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Selama Imlek

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China berupaya meminimalkan kemungkinan penyebaran Covid-19 lebih besar selama kesibukan perjalanan Tahun Baru Imlek setelah berakhirnya sebagian besar tindakan pencegahan pandemi. Kementerian Perhubungan Cina mengimbau pada Jumat (6/1/2023), para pemudik untuk mengurangi perjalanan dan pertemuan, terutama jika melibatkan orang lanjut usia, ibu hamil, anak kecil, dan mereka yang memiliki kondisi bawaan.

Sedangkan Wakil Menteri Xu Chengguang menyatakan, orang-orang yang menggunakan transportasi umum juga diimbau untuk memakai masker. Mereka diminta memberikan perhatian khusus pada kesehatan dan kebersihan pribadi mereka.

Permintaan untuk warga untuk tinggal di rumah sepenuhnya sudah tidak berlaku lagi. Meskipun beberapa pemerintah daerah telah mendesak pekerja migran untuk tidak pulang.

Xu mengatakan, pihak berwenang mengharapkan lebih dari dua miliar perjalanan dilakukan selama perayaan Imlek selama seminggu, waktu paling penting untuk mengunjungi keluarga dan teman dalam kalender tradisional China. Itu hampir dua kali lipat jumlah tahun lalu dan 70,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 sebelum pandemi melanda.

Permintaan untuk kunjungan keluarga dan pariwisata telah menumpuk selama tiga tahun terakhir dari pandemi yang harus dipenuhi sekaligus. “Kami mendorong orang untuk membuat rencana perjalanan berdasarkan situasi diri mereka dan anggota keluarga mereka,” kata Xu, melansir AP, Sabtu (7/1/2023).

China tiba-tiba mengakhiri aturan ketat penguncian, karantina, dan pengujian massal pada Desember tahun lalu. Pada akhir pekan lalu, negara ini juga mengakhiri karantina wajib bagi orang-orang yang datang dari luar negeri.

Wabah Covid-19 saat ini tampaknya telah menyebar paling cepat di kota-kota padat penduduk, membebani sistem perawatan kesehatan. Pihak berwenang sekarang khawatir tentang kemungkinan penyebaran ke kota-kota kecil dan daerah pedesaan yang kekurangan sumber daya seperti tempat tidur ICU.

Sedangkan semakin banyak pemerintah yang mewajibkan tes virus korona untuk para pengunjung dari China. Tindakan ini dinilai diperlukan karena pemerintah Beijing tidak membagikan informasi yang cukup tentang wabah tersebut, terutama tentang potensi munculnya varian baru.

Uni Eropa sangat mendorong negara-negara anggotanya untuk memberlakukan pengujian COVID-19 pra-keberangkatan, meskipun tidak semua melakukannya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan keprihatinan tentang kurangnya data dari China. Sementara Amerika Serikat mewajibkan hasil tes negatif untuk pengunjung dari China dalam waktu 48 jam setelah keberangkatan.

China telah mengkritik persyaratan tersebut dan memperingatkan dapat memberlakukan tindakan balasan terhadap negara-negara yang menggunakannya. Juru bicara pemerintahan mengatakan situasinya terkendali dan menolak tuduhan kurangnya persiapan untuk pembukaan kembali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika