Pemerintah Inggris Dikecam karena Sikap Diamnya Atas Kebijakan Israel
Inggris diketahui mengadakan pembicaraan perdagangan dengan Israel pekan ini.
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris didesak untuk berbicara menentang langkah yang jelas dan sangat terbuka pemerintah Israel dari kebijakan pendudukan menjadi aneksasi penuh atas wilayah Palestina. Direktur Council for Arab-British Understanding Chris Doyle menggambarkan pemerintahan koalisi baru Israel sebagai yang paling ekstrem dalam sejarahnya.
“Pemerintah Israel yang baru ini mengancam untuk bersikap kasar terhadap hukum internasional dan hukum domestik Israel sendiri,” kata Doyle dikutip dari Arabnews.
"Ini meletakkan program inti keberanian dan kefanatikan jauh melampaui apa yang pernah dilihat sebelumnya, dengan eskalasi program pembangunan pemukiman yang ambisius bergerak dari kebijakan pendudukan menjadi salah satu aneksasi penuh,” ujarnya.
Dengan situasi yang memburuk bagi warga Palestina, Inggris malah mengadakan pembicaraan perdagangan dengan Israel pekan ini. Agenda itu merupakan kunjungan tingkat menteri pertama sejak pemerintahan baru Israel.
Menteri Luar Negeri Inggris Lord Ahmad terlibat dalam diskusi yang berfokus pada kesepakatan perdagangan baru dan masalah keamanan regional. Dia bertemu Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dan Menteri Ekonomi Israel Nik Barkat.
Pertemuan itu beberapa minggu setelah Inggris memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merujuk pendudukan Israel atas wilayah Palestina ke Mahkamah Internasional. “Mengingat kebijakan dan pandangan pemerintah Israel yang baru ini, sungguh keterlaluan bahwa Inggris mempertimbangkan pendekatan bisnis seperti biasa, tidak terkecuali dalam keamanan dunia maya," ujar Doyle.
"Teknologi ini digunakan untuk memata-matai kelompok hak asasi manusia Palestina dan membatasi kemampuan mereka untuk beroperasi, dan ini dibiarkan bertahan karena iklim impunitas yang mengakibatkan jumlah kematian tertinggi di Tepi Barat sejak 2005," katanya.
Sebagai bagian dari perjanjian koalisi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setuju melegalkan pemukim ilegal dan berjanji untuk mencaplok wilayah pendudukan Tepi Barat. Perjanjian tersebut juga melihat penunjukan pemukim Tepi Barat dan pemimpin Agama Zionisme Bezalel Smotrich untuk mengawasi kantor, yang bertanggung jawab untuk menyetujui pembangunan permukiman dan pengawasan pada aspek kehidupan warga Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika