Kementerian PUPR Kantongi Kontrak Konstruksi IKN Rp 25,98 Triliun

Terdapat 40 kontrak konstruksi yang diteken sejak tahun lalu.

ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pekerja menggarap proyek jalur logistik dan material khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pelabuhan masyarakat Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (10/10/2022). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sudah semakin maju.
Rep: Intan Pratiwi Red: Ahmad Fikri Noor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sudah semakin maju. Menurutnya, sudah ada 40 kontrak konstruksi yang diteken sejak tahun lalu dan mayoritas pembangunan akan difokuskan pada tahun ini.

Baca Juga


Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR, Basuki menjelaskan 40 kontrak konstruksi tersebut meliputi pembangunan sumber daya air, irigasi, dan perumahan. Total nilai kontrak tersebut mencapai Rp 25,98 triliun.

"Pada pekan ketiga Desember tahun lalu, 24 kontrak masuk. Sedangkan pada akhir Desember ditambah 16 kontrak lagi. Nilai Rp 25,98 triliun tersebut juga sudah termasuk anggaran Kementerian PUPR yang membangun beberapa fasilitas publik," ujar Basuki dalam RDP, Selasa (17/1/2023).

Basuki menjelaskan, ada beberapa kontrak konstruksi yang akan dilelang ulang pada tahun ini meski ia tak memerinci jenis konstruksinya. Dengan paralel melanjutkan paket lelang konstruksi dia berharap proyek IKN bisa selesai tepat waktu.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, beberapa pekerjaan yang bakal dilaksanakan di IKN karena sudah ada kontrak adalah pembangunan sumber daya air, jalan umum, jalan tol, gedung istana presiden, hingga gedung pemerintahan.

Selain itu, Basuki menekankan untuk tahun ini sampai tahun depan pemerintah akan menyelesaikan pembangunan yang sudah berlangsung atau yang ada di Program Strategis Nasional (PSN). Tujuannya, agar proyek infrastruktur yang sudah disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa selesai pada semester I 2024.

"Jadi, pada 2023-2024 ini seperti diarahkan Presiden (Joko Widodo), khusus menyelesaikan program-program PSN yang diupayakan pada semester I 2024 semua sudah selesai. Pembangunan-pembangunan baru sangat selektif," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler