Tim Majelis Amanah Kaum Betawi Diminta Buat Rumusan Berkelanjutan Sikapi Ibu Kota Pindah
Diharapkan terjadi reformasi nasib masyarakat Betawi pada masa depan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Forum Betawi Rempug KH Lutfi Hakim meminta kepada Tim Ad Hoc Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi untuk membuat rumusan yang berkelanjutan menyikapi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia mendorong Tim Ad Hoc selangkah lebih maju dengan yang lain, lantaran telah dipilih tidak secara acak dan penuh pertimbangan yang matang.
"Mereka (Tim Ad Hoc) diberikan amanah harus melaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab untuk menemukan solusi terbaik pasca-Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota," katanya di Jakarta, Ahad (22/1/2023).
Luthfi mengungkapkan, ketergantungan masyarakat Betawi kepada Tim Ad Hoc itu sangat besar karena harus menelurkan satu rumusan ideal, tidak untuk waktu singkat tapi untuk waktu yang panjang dan dapat dirasakan bahkan dilanjutkan oleh generasi Betawi. Untuk itu, ia mempercayakan nasib orang Betawi kepada Tim Ad Hoc tersebut guna mereformasi nasib masyarakat Betawi baik ekonomi, politik maupun sektor lainnya dalam bentuk rumusan-rumusan kelembagaan bagi masyarakat Betawi.
"Jangan sampai hanya sebatas seremoni, karena terkait nasib orang Betawi," imbuhnya.
Jakarta dan Betawi, lanjut dia, ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan, mengingat perkembangan Jakarta harus disertai dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Betawi. "Semua bergantung pada Tim Ad Hoc sebab, Betawi harus berani membangun paradigma baru, jangan terjebak pada pola pikir paradigma lama," ucap dia.
Senada dengan Lutfi, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) Beky Mardani mengatakan terbentuknya Tim Ad Hoc harus bisa menyerap berbagai pemikiran kritis dan prognosis. Tujuannya, kata dia, dapat memitigasi perubahan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Ibu Kota Jakarta dan juga Jakarta sebagai kota global
"Gagasan dan pemikiran yang berkembang harus disinkronisasi dengan berbagai regulasi dan tata kelola pemerintahan agar posisi orang Betawi semakin kuat," katanya.
Sebelumnya, Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi dibentuk atas peleburan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Betawi, yakni Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982. Penyatuan itu guna memperkuatsoliditas untuk membangun Jakarta.
Adapun ormas itu dipimpin oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali. Rencananya majelis akan melakukan musyawarah untuk merumuskan program kerja.
Marullah mengharapkan program kerja nantinya tak jauh berbeda dengan program yang sudah dilaksanakan dua ormas sebelumnya.
"Sama seperti itu saja. Jadi ini semacam rebranding, cuma semacam berganti suasana saja. Mudah-mudahan semua berjalan seperti adanya. Mungkin nanti ditambah inovasi lainnya," kata Marullah saat deklarasi penyatuan dua ormas itu di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika