Reformasi Peradilan Israel, Netanyahu Pecat Mendagri

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Dalam Negeri dan Kesehatan, Aryeh Deri pada Ahad (22/1/2023) dalam rapat kabinet. Pekan lalu, Mahkamah Agung Israel memutuskan Deri tidak bisa menjabat sebagai menteri Kabinet karena terjerat kasus pelanggaran pajak.

Netanyahu mengatakan kepada Deri bahwa, keputusan untuk mencopotnya dari menteri kabinet diambil dengan berat hati dan kesedihan yang luar biasa. Sementara Deri mengatakan akan terus memimpin partainya, dan membantu pemerintah dalam memajukan agendanya, termasuk perombakan hukum.

“Keputusan yang tidak menguntungkan ini mengabaikan keinginan rakyat. Saya bermaksud mencari cara legal bagi Anda untuk terus berkontribusi pada negara Israel," ujar Netanyahu kepada Deri.

Pemecatan Deri juga diperkirakan akan mengguncang koalisi pemerintahan Netanyahu, yang didukung oleh partai-partai ultranasionalis dan ultra-Ortodoks, termasuk Partai Shas yang dipimpin Deri, dan menjadi partai terbesar ketiga di pemerintahan. Netanyahu diperkirakan akan menunjuk anggota Shas lainnya untuk menggantikan Deri.

Deri telah lama menjadi raja dalam politik Israel dan telah menjadi sekutu utama Netanyahu. Deri pernah menghadapi masalah hukum di masa lalu.  Dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan pada tahun 2000 selama bertugas sebagai menteri dalam negeri pada 1990-an.  Dia menjalani hukuman 22 bulan penjara tetapi kembali ke politik dan merebut kembali kendali Shas pada 2013.

Putusan Mahkamah Agung atas pemecatan Deri muncul ketika Pemerintah Israel berencana untuk melakukan reformasi peradilan.  Pemerintah sayap kanan Netanyahu ingin melemahkan Mahkamah Agung, membatasi pengawasan yudisial, dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada politisi. Kritikus mengatakan langkah itu menjungkirbalikkan sistem check and balances negara, serta membahayakan fundamental demokrasi Israel.

Pemerintah Netanyahu telah menjadikan perombakan peradilan negara sebagai inti dari agendanya. Pemerintah mengatakan, ketidakseimbangan kekuatan telah membuat hakim dan penasihat hukum pemerintah terlalu banyak mempengaruhi pembuatan undang-undang dan pemerintahan. 

Para kritikus mengatakan perombakan itu dapat membantu Netanyahu menghindari hukuman atau membuat persidangannya hilang sama sekali. Netanyahu diketahui sedang menghadapi kasus korupsi dan suap.

Rencana reformasi peradilan ini menuai kecaman keras dari pejabat tinggi hukum, ketua Mahkamah Agung, mantan anggota parlemen dan puluhan ribu warga Israel yang menggelar aksi protes.

Pada Desember 2022 legislator Israel mengubah undang-undang yang melarang narapidana dalam masa percobaan menjadi menteri kabinet.  Hal itu membuka jalan bagi Deri untuk bergabung dengan pemerintah tetapi mendorong Mahkamah Agung mengajukan gugatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika