Nasdem dan Demokrat Menunggu Keputusan Resmi PKS

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wahyu Suryana, Nawir Arsyad Akbar, Antara

Partai Demokrat, lewat ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hari ini sudah secara resmi menyatakan bergabung ke dalam koalisi pengusung bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan. AHY bahkan mendorong pembentukan segera Sekretariat Koalisi Perubahan.

Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi," ujar AHY lewat keterangan tertulisnya, Kamis.

Menurutnya, Anies memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Sehingga pasangan tersebut akan harmonis dan saling melengkapi jika nanti terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan kawin paksa," ujar AHY, Kamis (26/1/2023).

Bagi Partai Demokrat, dorongan itu merupakan salah satu wujud dukungan serius kepada partai-partai untuk meresmikan Koalisi Perubahan. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, dorongan itu sudah membuktikan komitmen dari Partai Demokrat.

"Ini bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan," kata Herzaky kepada Republika, Kamis.

Herzaky menegaskan, Partai Demokrat secara institusi maupun Ketua Umum AHY secara personal mengedepankan aspirasi rakyat dalam membentuk Koalisi Perubahan tersebut. Harapan rakyat akan adanya perubahan dan perbaikan di Indonesia.

"Khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum dan demokrasi," ujar Herzaky.

Partai Nasdem malah sudah jauh lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka dalam Pilpres 2024 nanti. Untuk memenuhi ambang batas pencalonan (presidential threshold), Demokrat dan Nasdem kini menunggu keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kader-kader dari PKS sebenarnya sudah semakin sering menunjukkan dukungan untuk ikut mengusung Anies Baswedan. Sayangnya, walau berulang kali coba meyakinkan komitmennya, belum ada deklarasi yang secara resmi dilakukan PKS. 

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid menyambut baik usulan Partai Demokrat terkait pembentukan Sekretariat Perubahan. Namun, pihaknya masih harus menunggu keputusan Majelis Syuro PKS terkait sosok yang akan diusung sebagai capres dan cawapres hingga keputusan koalisi.

"Terkait deklarasi dukungan, DPP PKS menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. DPP PKS sebagai pelaksana tugas dari amanat Majelis Syuro akan taat dan patuh menjalankan keputusan Majelis Syuro," ujar Kholid lewat keterangannya, Kamis (26/1/2023).

"Kami memohon agar masyarakat, khususnya keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, untuk dapat bersabar menunggu keputusan resmi dari pimpinan," sambungnya.

Kendati belum secara resmi mendeklarasikan koalisi dan pasangan capres-cawapres, tim kecil PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat terus menjalin komunikasi. Termasuk dalam membahas cawapres untuk Anies Baswedan.

"Semua pertimbangan dan pandangan ketiga partai sudah dibahas bersama. Prinsipnya, PKS setuju untuk mendukung siapa pun yang terbaik yang paling besar peluangnya untuk memenangkan pilpres," ujar Kholid.

Keputusan PKS untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan sepertinya memang tinggal menunggu waktu. Apalagi jika elite PKS merujuk pada fakta-fakta angka konstituen mereka, sejalan dengan pencalonan Anies sebagai capres.

Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publika (KedaiKOPI) berdasarkan survei 22 November hingga 2 Desember 2022 menyatakan, bahwa antara PKS dan Anies sebenarnya saling membutuhkan.

"PKS dan Anies tampak saling membutuhkan. Pada bagian lain survei didapatkan hasil mayoritas pemilih Anies yakni 18,4 persen adalah pemilih PKS," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Berdasarkan survei, apabila eks gubernur DKI Jakarta itu tidak didukung PKS, potensi suara Anies akan hilang sebesar 18,4 persen. Sebaliknya, PKS juga berpotensi kehilangan suara apabila tidak mendukung Anies Baswedan. Pasalnya, terdapat 34,2 persen pemilih partai tersebut menyatakan tidak akan memilih PKS jika tidak mengusung Anies Baswedan.

Survei opini publik menuju 2024 yang diselenggarakan KedaiKOPI juga mengungkapkan, keterkaitan antara partai politik dan sejumlah nama yang digadang-gadang bakal maju di pilpres. Kunto menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan KedaiKOPI, terdapat asosiasi kuat antara partai dan capres.

Partai Gerindra dengan diasoasiasikan dengan Prabowo Subianto, sedangkan PKS dengan Anies Baswedan. Asosiasi tersebut didapatkan dari distribusi elektabilitas partai berdasarkan elektabilitas empat capres yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Puan Maharani.

Distribusi tertinggi pemilih Gerindra mendukung Prabowo Subianto sebesar 74,7 persen diikuti Anies Baswedan 18,9 persen, Ganjar Pranowo 6,0 persen dan Puan Maharani 0,4 persen. Jumlah pemilih Gerindra yang mendukung Prabowo menjadi paling besar bila dibandingkan distribusi pemilih partai-partai lain terhadap Menteri Pertahanan tersebut.

Sementara itu, pemilih PKS mayoritas mendukung Anies Baswedan sebagai capres dengan hasil 65,4 persen. Jumlah itu juga menjadi yang terbesar jika dibandingkan distribusi pemilih partai-partai lain terhadap Anies. Sisanya, dukungan pemilih PKS diberikan kepada Ganjar Pranowo sebesar 18,7 persen, Prabowo Subianto 15,9 persen dan nol persen bagi Puan Maharani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika