Ribuan Rumah tidak Layak Huni di Kota Bogor akan Dibenahi
Selain dari APBD Kota Bogor, renovasi rumah tidak layak huni dibantu provinsi.
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, kembali menggulirkan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH/rutilahu). Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memastikan program bantuan renovasi RTLH ini mesti tepat sasaran.
Bima Arya menjelaskan, pada 2023 ini ada 4.583 unit RTLH yang akan menjadi sasaran renovasi. Untuk kebutuhan renovasi RTLH ini dialokasikan anggaran dari APBD Kota Bogor. Selain itu, ada juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
“Untuk di 2023, total keseluruhan ada 4.363 unit, (dengan anggaran) senilai Rp 45,3 miliar dari APBD Kota Bogor. Sedangkan rutilahu Bantuan Gubernur ada 220 unit atau senilai Rp 4,4 miliar,” ujar Bima Arya, Ahad (29/1/2023).
Dalam keputusan wali kota, pada 2023 ini ada penambahan satu aspek terkait renovasi RTLH. Kini, bukan hanya aspek atap, lantai, dan dinding rumah yang menjadi perhatian. Kondisi sanitasi pun diperhatikan. Hal ini sekaligus untuk mendukung upaya open defecation free (ODF) atau Bogor bebas dari perilaku buang air besar (BAB) sembarangan.
Bima Arya meminta aparat pemerintah di kewilayahan ikut memantau penyaluran bantuan renovasi RTLH, juga pelaksanaannya, agar program ini tepat sasaran dan berjalan dengan baik.
“Saya pastikan pelaksanaannya tepat sasaran, juga dikawal pelaksanaannya supaya kualitas pekerjaannya bagus dan memenuhi standar minimal dari kualitas hidup warga,” kata dia.
Bima Arya sempat meninjau langsung kondisi RTLH di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Beberapa rumah dinilai kondisinya dapat membahayakan penghuni ketika hujan karena kondisi atapnya sudah keropos.
“Saya lihat di lapangan implementasi dari anggaran untuk RTLH. Walaupun targetnya sudah melebihi, tetapi saya ingin lihat kualitasnya baik. Saya ingin lihat juga, apakah sesuai dengan yang menjadi aspirasi warga,” kata Bima Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika