Barcelona Tangguhkan Hubungan Kelembagaan dengan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA – Wali Kota Barcelona Ada Colau memutuskan untuk menangguhkan seluruh hubungan kelembagaan dengan Israel. Keputusan itu merupakan respons atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mencolok dan sistematis yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Kami memahami bahwa kami tidak bisa tinggal diam,” kata Colau dalam suratnya yang dikirim kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu (8/2/2023), dilaporkan laman surat kabar Katalunya, El Nacional.Cat.

Kepada Netanyahu, Colau menyampaikan keputusannya tentang penangguhan sementara hubungan kelembagaan Barcelona dengan Israel. “Sampai pihak berwenang (Israel) mengakhiri pelanggaran sistematis terhadap HAM penduduk Palestina,” ujar Colau.

Colau menegaskan bahwa keputusannya tidak ada kaitannya dengan penargetan umat Yahudi atau semacamnya. “Sangat penting untuk membedakan kebijakan suatu negara, dalam hal ini Israel, dari seluruh populasi Yahudi dan budayanya,” ucapnya.

Gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) Israel menyambut langkah Colau menangguhkan hubungan dengan Israel. “Menghormati Wali Kota Barcelona Ada Colau dan kelompok akar rumput yang membantu mengakhiri hubungan dengan apartheid Israel,” kata Komite Nasional BDS Palestina lewat akun Twitter resminya, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.

Komite Nasional BDS Palestina mengungkapkan, Barcelona telah menjadi dewan kota pertama yang menangguhkan hubungan dengan Israel dalam rangka bersolidaritas bersama Palestina. Mereka menyerukan lembaga di seluruh dunia untuk mengikuti langkah Barcelona.

"Dengan Pemerintah Israel saat ini, yang paling kanan, rasialis, seksis, dan homofobik, pertanggungjawaban lebih dibutuhkan dari sebelumnya untuk mengakhiri impunitas serta membongkar apartheid," kata Komite Nasional BDS Palestina.

Gerakan BDS dimulai pada Juli 2005. Tujuan utama kampanye BDS adalah memberi tekanan kepada Israel agar mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Jalur pertama yang ditempuh adalah melalui boikot, yakni melibatkan penarikan dukungan terhadap Israel dan perusahaannya yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Palestina. Lembaga olahraga, budaya dan kesenian, serta akademik Israel turut menjadi sasaran kampanye pemboikotan. 

Kemudian divestasi adalah kampanye yang mendesak bank, dewan lokal, termasuk universitas, untuk menarik investasinya dari semua perusahaan Israel. Perusahaan-perusahaan internasional yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina juga dibidik.

Sementara sanksi merupakan kampanye yang bertujuan mendesak pemerintah memenuhi kewajiban hukumnya untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Dalam hal ini, para aktivis BDS juga akan menuntut pemerintah masing-masing agar mengakhiri transaksi perdagangan dengan Israel. Para pejabat Israel telah menuding gerakan BDS sebagai anti-Semit. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika