Masalah Transportasi dan Kemacetan tak Segera Ditangani, Pengamat: Bandung Bisa Kolaps
Kota Bandung perlu gerakan masif membuat warga beralih ke transportasi publik.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menyebut Kota Bandung, Jawa Barat, berpotensi kolaps apabila tidak ada gerakan yang masif untuk menangani masalah transportasi yang menimbulkan kemacetan. Menurutnya Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan gerakan yang sangat masif untuk bisa membuat masyarakat beralih ke transportasi publik.
Karena, kata dia, kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di Bandung cukup sulit untuk dilakukan. "Kan sekarang masyarakat ada yang punya mobil atau motor lebih dari satu. Enggak mungkin Dishub Bandung melarang orang beli mobil, naik mobil, menaikkan pajak juga enggak boleh," kata Sony di Bandung, Jawa Barat, Senin (13/2/2023).
Menurutnya, fakta dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang membeberkan bahwa jumlah kendaraan nyaris satu banding satu dengan jumlah penduduk pun menjadi faktor kemacetan tak terhindarkan. Sony mengatakan, jika hal tersebut dibiarkan, maka akhirnya jumlah kendaraan pun bisa melebihi dari jumlah penduduk.
Adapun Dishub mencatat ada 2,2 juta kendaraan di Bandung, sedangkan jumlah populasi yakni sebanyak 2,3 juta jiwa. "Bahkan mungkin bisa lebih, bisa satu banding satu, atau bahkan 1,5 banding satu," katanya.
Dia pun tak menampik jika di Kota Bandung kini sudah banyak transportasi umum seperti angkutan kota, bis, hingga angkutan online. Namun penggunaannya, kata dia, belum optimal.
"Menurut saya itu karena tidak ada konsistensi untuk mendorong masyarakat beralih pakai angkutan umum," tuturnya.
Guna mengatasi hal tersebut, menurutnya memerlukan proses yang tidak sebentar. Kuncinya, kata dia, pemerintah harus serius menggencarkan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat.
"Tidakbisa, sekarang ditata, tahun depan beres, Angkutan umum itu suatu proses perubahan perilaku," kata Sony.
Ikuti Whatsapp Channel Republika