Presiden Bashar al-Assad Izinkan Bantuan PBB untuk Korban Gempa Masuk ke Suriah
Pemerintah Assad membuka dua penyeberangan untuk bantuan ke area oposisi.
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Suriah Bashar al-Assad mengizinkan pengiriman bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Suriah barat laut yang dikuasai oposisi melalui dua penyeberangan perbatasan tambahan dari Turki selama tiga bulan. Konfirmasi ini disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (13/2/2023).
"Karena jumlah korban gempa 6 Februari terus meningkat, pengiriman makanan, kesehatan, nutrisi, perlindungan, tempat berlindung, persediaan musim dingin, dan persediaan penyelamat hidup lainnya kepada jutaan orang yang terkena dampak merupakan hal yang sangat mendesak," kata Guterres.
Guterres mengatakan, Assad setuju membuka penyeberangan Bab Al-Salam dan Al Ra'ee. Sebelumnya kepala bantuan PBB Martin Griffiths bertemu dengan presiden Suriah di Damaskus pada Senin. Menurut laporan para diplomat, Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB tentang keputusan Assad dalam pertemuan tertutup.
“Membuka titik-titik persimpangan ini, bersama dengan memfasilitasi akses kemanusiaan, mempercepat persetujuan visa dan memudahkan perjalanan antar pusat, akan memungkinkan lebih banyak bantuan masuk, lebih cepat,” ujar Guterres.
Gempa dahsyat melanda Turki dan Suriah sepekan yang lalu, menewaskan lebih dari 37 ribu orang. Sejak 2014, PBB telah dapat memberikan bantuan kepada jutaan orang yang membutuhkan di barat laut Suriah yang dilanda perang melalui Turki di bawah mandat DK PBB yang diadopsi setelah Pemerintah Suriah menentang tindakan tersebut. Namun kegiatan PBB ini telah dibatasi untuk menggunakan hanya satu penyeberangan.
Pemerintah Suriah menentang pengiriman bantuan melintasi perbatasannya. Damaskus menggambarkannya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Dikatakan lebih banyak bantuan harus disampaikan di garis depan perang saudara 12 tahun.
Tidak segera jelas apakah beberapa anggota DK mungkin masih mendorong resolusi yang akan diadopsi mengabadikan perjanjian tiga bulan Assad. Sebuah resolusi akan membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari Rusia, Cina, AS, Inggris, dan Prancis untuk lolos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika