Indef: Pemerintah Perlu Segera Transformasi Kebijakan Subsidi Energi
Realisasi subsidi energi tersebut membengkak Rp 48,7 triliun menjadi Rp 551,2 triliun
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan pemerintah perlu mengantisipasi dampak subsidi energi terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov mengatakan agar tambahan subsidi dan kompensasi energi tidak sampai menyebabkan defisit APBN 2023 melampaui tiga persen terhadap PDB maka perlu melakukan transformsi kebijakan subsidi energi.
"Pemerintah perlu segera melakukan transformasi kebijakan subsidi energi dari mekanisme terbuka menjadi subsidi tertutup dan tepat sasaran," kata Abra dalam webinar Indef, Selasa (14/2/2023).
Dia menjelaskan, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang segmentasi konsumen BBM subsidi perlu direalisasikan. Begitu juga dengan optimalisasi pendataan konsumen BBM dan LPG subsidi melalui platform My Pertamina.
"Upaya ini dapat menjadi insrumen transisi dalam mereformasi kebijakan subsidi energi nasional," tutur Abra.
Dia menjelaskan, dengan masih berlakunya skema subsidi terbuka BBM dan LPG di tengah berlanjutnya fase pemulihan ekonomi maka semakin memperbesar risiko lonjakan permintaan BBM dan LPG subsidi. hal dtersebut dikhawatirkan melampaui kuota subsidi.
"Kondisi ini turut menjadi sumber risiko terhadap pembekakan subsidi dan kompensasi energi di tengah tahun konsolidasi fiskal," ungkap Abra.
Di tengah masih tingginya ketidakpastian geopolitik global, Abra menegaskan pemerintah harus mengambil pelajaran dari pengalaman 2022. Dia mengungkapkan, saat harga energi melonjak tajam, pemerintah menambah anggaran subsidi energi hingga Rp 502,4 triliun demi meredam inflasi.
"Tapi realisasi subsidi energi tersebut membengkak Rp 48,7 triliun menjadi Rp 551,2 triliun," ucap Abra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika