Tiga Jurus Ekonomi Airlangga, Kebijakan Fiskal sampai Perppu Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan utama guna menghadapi perekonomian ke depan. Kebijakan itu terkait bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Perppu Cipta Kerja. 

Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi demi mencapai visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui program Kartu Prakerja yang menjadi pengubah di masa pandemi Covid-19.

Airlangga mengatakan, praktik program Kartu Prakerja membuat Indonesia menjadi perhatian dunia. Pemerintah, kata dia, turut berkomitmen menerapkan ekonomi hijau.

"Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan," ujarnya dalam B-Universe Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Kini, kata dia, pemerintah berupaya menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) guna menciptakan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. “Kita ketahui bahwa satu pengungkit pertumbuhan ekonomi itu adalah infrastruktur, dan infrastruktur dalam bentuk proyek besar ini diharapkan bisa menarik perekonomian nasional. Salah satunya dari IKN," tutur dia.

Airlangga menjelaskan, Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan ekonomi pada 2022, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh mencapai 5,31 persen. Angka itu merupakan pertumbuhan nasional tertinggi sepanjang sepuluh tahun terakhir. 

Menghadapi 2023, sambungnya, pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh positif berdasarkan berbagai indikator domestik dan eskternal yang menunjukkan ketahanan impresif. Keduanya dinilai menjadi modal penting bagi negara dalam menghadapi perekonomian global ke depan.

Beberapa indikator sektor riil yang dirilis pada Januari 2023 menunjukkan Indeks Kepercayaan Konsumen bergerak di level optimis yakni 123,0 dan PMI Manufaktur berada di level ekspansif yakni 51,3. Sementara, indikator eksternal menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia yang terlihat dari peningkatan cadangan devisa per Januari 2023 yakni sebesar 139,4 miliar dolar AS.

“Untuk meningkatkan cadangan devisa, agar devisa itu harus parkir di Indonesia, jadi dari hasil ekspor itu diwajibkan 3 bulan ditahan di Indonesia, yang ditahan itu sekitar 30 persen dan dari angka hitungan. Dari situ kita bisa me-reserved satu tahun itu 40 sampai 50 milliar dolar AS. Kalau itu kita lakukan satu tahun, ini hal luar biasa,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan stimulus. Stimulus itu amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Maka dalam (Undang-Undang) P2SK, sudah dimasukkan yang bertugas mengatur lalu lintas devisa. Bukan hanya dicatat. Jadi, ini sebuah terobosan lagi. Transformasi yang dilakukan pemerintah dan ini sifatnya antisipatif,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika