Kriteria Capres 2024 Menurut PENA 98, Salah Satunya tanpa Rekam Jejak Politik Identitas
PENA 98 memberikan delapan kriteria yang harus dimiliki capres 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu mengungkapkan ada delapan kriteria yang harus dimiliki Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024. Pernyataan ini disampaikan Adian saat meresmikan Kantor Graha Pena 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (19/2/2023).
"Kriteria ini disusun berdasarkan harapan agar hal-hal buruk yang pernah dilewati bangsa ini tidak lagi terulang di masa depan," kata Adian Napitupulu yang juga anggota DPR RI itu, di Jakarta, Ahad.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, delapan kriteria itu, yakni pertama, menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebinekaan. Kedua, bukan bagian dari rezim Orde Baru. Ketiga, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Keempat, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.
Kelima, tidak pernah terlibat kasus korupsi. Keenam, melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketujuh, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reformasi agraria.
Kedelapan, berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat. Dia menegaskan hasil survei popularitas dan elektabilitas bukan tolok ukur seseorang pantas menjadi capres-cawapres. Menurutnya, kematangan kriteria dan gagasan sangat penting untuk membawa Indonesia lebih maju.
"Dinamika menuju Pilpres 2024 menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami di PENA 98. Karena Pilpres 2024 akan menentukan arah perjalanan bangsa, setidaknya lima tahun ke depan," kata Adian.
Adian menjelaskan, kriteria capres 2024 yang disusun pihaknya setelah melalui diskusi panjang, membaca berbagai literasi dan riset di berbagai daerah. Hal ini diharapkan menjadi pedoman bagi rakyat untuk menentukan pilihannya dalam Pilpres 2024.
Legislator Dapil Jawa Barat V ini memastikan delapan kriteria itu merupakan komitmen keberpihakan pada rakyat sehingga harus tercermin tidak sebatas untaian kata-kata dan narasi. Tetapi, jauh lebih konkret mesti terwujud dalam tindakan dan laku sosial.
"Capres 2024 yang akan menjadi pemimpin nasional adalah dia yang tak pamrih dan mau ikhlas berpeluh-keringat untuk turun langsung menemui rakyat di lapangan mulai dari pabrik, pasar, sawah, kebun, pesisir laut, gang kumuh, dan di pelosok-pelosok negeri yang selama ini tak tersentuh hadirnya pembangunan," ujar Adian.
Adian menyebutkan bahwa kriteria-kriteria tersebut perlu disampaikan karena selama ini partai politik hanya berbicara nama, sementara rakyat perlu tahu alasan mereka memilih calon. "Saya mau partai politik, kelompok-kelompok intelektual, para akademisi mulai hari ini tidak berbicara orang, tetapi kriteria. Tidak apa-apa Pena 98 yang mulai, tidak apa-apa kriteria kita kemudian dianggap ancaman, enggak jadi soal buat kita," tuturnya.
"Tapi seburuk-buruknya, kita punya tawaran ini loh kriteria yang kita anggap pantas memimpin Indonesia. Bukan dari tinggi badannya, lebar senyumannya, bukan dari yang lain-lain. Kalau ada pemimpin partai yang mau berdiskusi kita terbuka tapi kita juga siap berdiskusi dengan yang lain," ujar Adian, menambahkan.