Estonia Gelar Pemilihan Umum yang Uji Sikap Pro-Ukraina
Partai Reformasi memenangkan pemilihan umum tahun 2019 lalu tapi tidak bisa berkuasa.
REPUBLIKA.CO.ID, TALLINN -- Warga Estonia menyambangi tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum yang mengadu pemerintah pro-Kiev dengan partai sayap kanan. Kubu oposisi memanfaatkan kemarahan masyarakat atas tingginya biaya hidup dan mengaku akan menghentikan gelombang pengungsi Ukraina.
Bila hasil pemilihan suara sesuai prediksi jajak pendapat maka pemerintahan Perdana Menteri Kaja Kallas yang memimpin partai Reformasi akan menang dan berhasil membentuk koalisi. Negara Baltik itu akan tetap pro-Eropa, mengadopsi lebih banyak langkah-langkah menuju energi terbarukan dan terus menerima pengungsi Ukraina.
Tempat pemungutan suara tutup pukul 20.00 waktu setempat. Sebagian besar komisi pemilihan umum distrik akan mengumumkan hasilnya pada Ahad (5/3/2023) tengah malam.
Partai Reformasi memenangkan pemilihan umum tahun 2019 lalu tapi tidak bisa berkuasa karena tidak partai yang lebih kecil membentuk pemerintahan. Koalisi itu bubar tahun 2021, sehingga Kallas pun akhirnya memimpin Estonia.
Partai sayap kanan EKRE yang berada di posisi kedua di jajak pendapat berjanji memotong tarif listrik dengan menolak transisi energi terbarukan. Partai yang terbukti populer di sebagian daerah itu juga berjanji tidak akan menerima lagi pengungsi dari Ukraina.
Pada pekan ini Kallas dan ketua EKRE Martin Helme mengatakan berhadap dapat memimpin koalisi pemerintah berikutnya. "Saya berharap untuk tetap menjadi perdana menteri, tapi pemilih yang memutuskan," kata Kallas. Ia menambahkan pemilih harus memilih antara apa yang ia sebut "dua jalan yang sangat berbeda untuk Estonia.
"Saya akan katakan, kami mendukung negara cerdas, terbuka, ramah, dan bervisi Eropa, dan EKRE lebih melihat pada diri sendiri, kami harus bertahan pada kepenting kami, tidak membantu Ukraina," katanya.
Seorang penyusun jajak pendapat dari Kantar Emor Aivar Voog mengatakan masih ada kemungkinan EKRE membentuk koalisi walaupun peluang kecil. Kallas sudah menegaskan menolak bekerja sama dengan oposisinya itu.
"Kami berharap mencapai posisi di mana kami dapat membentuk pemerintahan," kata Helme yang berjanji akan terus mendukung Ukraina tapi akan berhenti menerima pengungsinya.
"Rakyat sangat takut mengenai masa depan, dan partai besar, terutama partai pemerintah, tidak memiliki jawaban nyata," tambahnya.
Sebelum pemungutan suara langsung dibuka pada Ahad ini sepertiga pemilik hak suara sudah memberikan suaranya melalui internet, termasuk Kallas. Sekitar 15 persen suara lainnya akan mengirimkan suaranya melalui surat.
"Saya ingin perang di Rusia berakhir dengan kemenangan Ukraina, dan pemerintah akan membela para pensiunan," kata Maret Vekse, 88 tahun usai memberikan suaranya di Tallinn.
Ikuti Whatsapp Channel Republika