Menteri Keamanan Israel Perintahkan Penghancuran Rumah Warga Palestina Selama Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memerintahkan polisi untuk melanjutkan penghancuran rumah-rumah Palestina yang dibangun secara ilegal di wilayah pendudukan Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadhan. Israel tidak melakukan penghancuran rumah selama Ramadhan dalam beberapa tahun terakhir untuk menghindari ketegangan dengan Palestina.

Sementara itu, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth pada Senin (6/3/2023) melaporkan, polisi Israel memperingatkan Ben-Gvir bahwa, situasi saat Ramadhan bisa sangat tidak stabil karena meningkatnya ketegangan di wilayah pendudukan Tepi Barat. Namun, menurut jaringan siaran publik Israel, KAN, Ben-Gvir telah memberikan perintah untuk membatalkan keputusan untuk tidak meningkatkan eskalasi selama Ramadhan. Ben-Gvir meminta polisi mengikuti arahannya meskipun ada risiko keamanan yang meningkat.

Ben-Gvir yang memiliki ideologi sayap kanan radikal berulang kali menyerukan pemindahan warga Palestina. Dia juga telah beberapa kali bergabung dengan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur.

Sementara orang Palestina melihat kebijakan penghancuran Israel sebagai upaya untuk mengusir mereka dari Yerusalem Timur dan memperkuat pendudukan Israel atas kota itu. Otoritas Israel menganggap rumah-rumah warga Palestin dibangun secara ilegal dan tanpa izin. Tapi di sisi lain, otoritas Israel tidak pernah menerbitkan izin bangunan bagi warga Palestina, kendati sudah ada pengajuan.

Berbicara di konferensi tahunan Institute for National Security Studies minggu lalu, Komandan Operasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Mayjen Oded Bassiuk memperingatkan, dia tidak dapat menjanjikan bahwa pergerakan Palestina tidak akan meningkat menjelang bulan Ramadhan, yang akan dimulai pada 22 Maret dan berakhir pada 20 April.

Sebelumnya pada Februari, Kepala Polisi Israel, Kobi Shabtai memperingatkan, pasukan polisi mengalami kekurangan tenaga yang parah. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menanggapi kekerasan selama Ramadhan.

Pada Senin (6/3/2023) sore, Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk pernyataan Ben-Gvir. Palestina memperingatkan, Ben-Gvir akan membuat kawasan Yerusalem Timur menjadi kacau.

"Kami mengutuk pernyataan fasis Ben-Gvir. Kata-kata menteri kolonialis dan rasis memicu eskalasi, sehubungan dengan bualannya tentang penghancuran rumah warga Palestina di Yerusalem selama bulan suci Ramadhan," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina, dilaporkan Jerusalem Post.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan, pernyataan Ben-Gvir dimaksudkan untuk menyulut ketegangan wilayah Yerusalem Timur dengan latar belakang upaya Yudaisasi Yerusalem, kejahatan pembersihan etnis dan tindakan deportasi paksa, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan warga di Yerusalem.

"Kementerian menganggap pemerintah Israel, yang dipimpin oleh (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu, memikul tanggung jawab penuh dan langsung atas kejahatan yang sedang berlangsung di Yerusalem," ujarnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, Ben-Gvir telah mendorong tindakan keras di lingkungan Yerusalem Timur sebagai bagian dari perang melawan teror. Dia menjuluki rencana yang itu sebagai Defensive Shield Two.

Orang-orang terdekat Netanyahu mengatakan, Ben-Gvir tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan rencana tersebut. Namun Ben-Gvir bersikeras  telah menyatakan keinginannya untuk melanjutkan proyek ini. 

Menurut orang-orang yang dekat dengan Ben-Gvir, dia telah menginstruksikan Shabtai, serta Komandan Distrik Yerusalem, Doron Turgeman untuk mengambil langkah-langkah menumpas teror di Yerusalem timur. Termasuk penahanan dan penangkapan terhadap 150 tersangka teror yang sudah diketahui oleh badan intelijen Israel, Shin Bet, dan penghancuran rumah yang "dibangun secara ilegal" di Yerusalem timur.

Pada hari Senin, tiga rumah milik warga Arab di lingkungan Wadi Joz di Yerusalem timur dihancurkan oleh pemerintah setempat. Menurut kantor berita Wafa, bangunan itu milik keluarga Totah. Keluarga Palestina tersebut berusaha untuk mendapatkan izin pembangunan rumah tetapi tidak disetujui.

Ikuti Whatsapp Channel Republika