Kemendikbudristek Cermati Dua Problematika Perfilman Nasional
Tata kelola pendidikan perfilman nasional saat ini masih banyak yang harus dibenahi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan terdapat dua hal yang mesti dicermati dalam dinamika perfilman nasional yaitu tata kelola pendidikan dan distribusi film.
Tata kelola pendidikan perfilman nasional saat ini masih banyak yang harus dibenahi utamanya ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Meski tak kekurangan dari segi jumlah, namun belum ada skema berbentuk kurikulum yang bisa mengaitkan ketersediaan SDM dengan industri perfilman.
"Kami merasa hal tersebut belum terlalu banyak dibahas karena institusi film terkait vokasi belum bergerak. Perlu dipikirkan bersama bahwa jangan sampai lulusan film tetapi nganggur karena tidak siap menghadapi industri," ujar Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ahmad Mahendra, saat pembukaan konferensi Hari Film Nasional 2023 di Jakarta, Senin (7/3/2023).
Sementara itu mengenai distribusi, Mahendra mencermati durasi usia film yang lazimnya beredar dari bioskop kemudian beralih ke layanan media over-the-top (OTT). Pemerintah, kata Mahendra, telah membuka luas ruang kerja sama antara OTT dengan pelaku-pelaku perfilman Indonesia.
"Selama ini polanya dari bioskop ke OTT saja. Makanya kami memperkuat distribusi film ke komunitas sehingga napas dari karya sebuah film menjadi lebih panjang," katanya.
Terkait problematika tersebut, negara sebagai fasilitator berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk bekerja sama dengan Badan Perfilman Nasional (BPI) untuk memperkuat dari sisi karya, pemberdayaan komunitas, pelaku, festival, distribusi, dan sebagainya.
"Kerja sama dengan BPI menjadi penting karena mereka yang memiliki asosiasi, data, dan sebagainya. Kami saling berbicara dan semua panduan dari ekosistem ini sudah ada. Tinggal kita update terus dan memajukan semua," paparnya.
Sementara itu Ketua Umum BPI Gunawan Paggaru menjelaskan, Indonesia memiliki sebanyak 21 perguruan tinggi film, 64 SMK jurusan film, dan melahirkan 1000 lebih SDM setiap tahun. Selain itu ada pula tiga perguruan tinggi yang memiliki mata kuliah tata kelola festival.
"Ini penting sekali karena selama ini dari perguruan tinggi dan SMK yang ada, semuanya fokus ke jurusan produksi film. Lalu siapa yang mau menjual dan mendistribusikan kalau bukan lulusan tata kelola festival? Kebutuhan industri terus berkembang sehingga dunia pendidikan harus hadir. Menurut kami, dasar perkembangan perfilman adalah kekuatan SDM," kata Gunawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika