Presiden Jokowi Akui Petani Keluhkan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi
Di sisi lain, ia juga mengakui produksi pupuk masih kurang akibat berbagai faktor.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengakui sebagian besar petani yang ia temui mengeluhkan ketersediaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi untuk menunjang produksi tanaman. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengunjungi lokasi panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).
"Selalu, saya kemarin di Kabupaten Bandung, yang dikeluhkan pupuk, di sini yang dikeluhkan pupuk, baik harga maupun barangnya sering tidak ada, utamanya yang pupuk bersubsidi," kata Presiden dalam siaran virtual yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/3/2023).
Presiden menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13 juta ton per tahun. Namun di sisi lain, pabrik-pabrik industri pupuk baru memproduksi 3,5 juta ton per tahun, ditambah produksi dari pabrik pupuk NPK yang dibangun Pupuk Iskandar Muda sebesar 570 ribu ton per tahun.
Kebutuhan pupuk secara nasional masih dipenuhi oleh impor sebesar 6,3 juta ton. "Memang kita masih kurang pupuknya, ini nanti yang akan kita segera usahakan," kata Presiden.
Kepala Negara menjelaskan bahwa negara pemasok pupuk, yakni Rusia dan Ukraina belum kondusif akibat perang, sehingga isu mengenai distribusi dan ketersediaan pupuk bukan hanya dialami oleh Indonesia. "Tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini masalah yang dihadapi semua negara di dunia," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika