AS Perintahkan ByteDance Jual Saham di TikTok, tidak Boleh Beroperasi Kalau Menolak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah AS memerintahkan ByteDance menjual kepemilikan sahamnya di TikTok. Perintah itu muncul setelah perundingan selama dua tahun tak bisa meyakinkan Washington bahwa aplikasi video pendek nan populer tersebut tidak mengancam keamanan nasional Amerika Serikat, menurut orang yang mengetahui soal ini.

Dikutip dari laman Nikkei Asia, Kamis (16/3/2023), Komisi Investasi Asing AS (CFIUS) meminta raksasa teknologi Cina itu agar mendivestasikan sahamnya diTikTok. Jika menolak permintaan ini maka ByteDance bakal dilarang beroperasi di AS.

CFIUS adalah sebuah badan di bawah kewenangan Departemen Keuangan AS yang memiliki tugas mengevaluasi kesepakatan perdagangan dan investasi lintas batas negara. CFIUS memiliki yurisdiksi untuk merekomendasikan penjualan saham karena ByteDance telah mengakuisisi Musical.ly, perusahaan AS yang merger dengan TikTok pada 2017.

Ini bukan kali pertama ByteDance diperintahkan menjual sahamnya di TikTok. Pada 2020, Presiden AS saat itu, Donald Trump, mengeluarkan dua instruksi yang melarang TikTok digunakan di AS.

Tidak hanya itu, ByteDance juga diwajibkan menjual sahamnya di AS. ByteDance pun diharuskan menghapus semua data pengguna TikTok di AS.

Instruksi presiden Trump ini sempat digugurkan oleh pengadilan, tetapi kemudian diajukan kembali oleh Presiden Joe Biden pada 2021. Inpres Biden ini pula yang menjadi dasar bagi CFIUS untuk memerintahkan ByteDance agar menjual sahamnya di TikTok.

"Jika tujuannya demi melindungi keamanan nasional, maka divestasi tak akan menyelesaikan masalah. Perubahan kepemilikan saham juga tak akan bisa membatasi aliran atau akses data," kata seorang juru bicara TikTok kepada Nikkei Asia.

Menurut juru bicara TikTok, cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran terancamnya keamanan nasional AS adalah dengan menciptakan perlindungan data pengguna dan sistem yang transparan yang berkedudukan di AS. Sistem itu dapat diawasi dan diverifikasi oleh pihak ketiga.

"Dan itu sedang kami terapkan," kata juru bicara TikTok itu.

CEO TikTok Shou Zi Chew akan menghadiri dengar pendapat dengan Kongres AS pekan depan guna menjawab kekhawatiran para anggota dewan bahwa TikTok mengancam keamanan dan keselamatan pengguna di AS. Sementara itu, kantor berita Reuters pada Kamis menyebutkan bahwa Juru Bicara Kementerian China Wang Wenbin menyatakan AS tak memberikan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasional AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika