Menhan Prabowo Akui Harus Belajar Pimpin Negara dari Presiden Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengakui bahwa dirinya harus belajar memimpin negara dari Presiden Joko Widodo. Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam Istighatsah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3/2023).

Menurut Prabowo, sejak dipercaya menjadi Menhan pada 2019, ia telah menjadi saksi atas komitmen besar Presiden Jokowi terhadap kepentingan rakyat. "Beliau berpikirnya selalu rakyat kecil, saya tuh akhirnya harus mengakui dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Joko Widodo," katanya, Jumat (17/3/2023).

Prabowo juga mengingatkan bahwa latar belakangnya yang sempat berkarier di TNI Angkatan Darat (AD) hingga jabatan terakhirnya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). "Saya dulu tentara, prajurit. Saya mengerti bertempur, saya mengerti perang, tapi kalau urusan negara saya sekarang banyak belajar dari Pak Joko Widodo," ujarnya.

Menhan mencontohkan salah satu keberhasilan Presiden Jokowi adalah menjaga perekonomian Indonesia agar tidak terlalu terpuruk imbas pandemi Covid-19. Padahal, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020, telah menyebabkan hampir semua negara di dunia mengalami penurunan ekonomi.

"Kita bersyukur, alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo, kita dapat mengatasi pandemi tersebut. Kita dapat menyelamatkan sebagian besar rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa dia tidak menyesal dan bahkan bersyukur serta bangga bisa bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Meskipun, dirinya menjadi pesaing Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

"Saya merasa tidak salah bergabung dengan Presiden Joko Widodo. Bukan saja saya merasa tidak salah, sekarang saya merasa bersyukur dan saya merasa bangga telah bergabung dengan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Menurut Prabowo, fakta bahwa dua kontestan pilpres bisa bersatu dalam sebuah pemerintahan memang cukup menarik perhatian dan menimbulkan kebingungan di tataran global. "Bangsa lain, negara lain bingung lihat bangsa Indonesia. Bingung, bagaimana bisa dua rival dua tokoh kok begitu selesai pertandingan kok jadi satu," ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa hal serupa sulit untuk ditemukan di negara-negara lain, bahkan termasuk Amerika Serikat. "Di Amerika Serikat saja, yang katanya 'Mbahnya Demokrasi', sekarang dua partai besar kalau masuk ruangan katanya lihat-lihatan tidak mau duduk bersama," katanya.

Menurut Prabowo, Indonesia telah memberikan contoh bahwa ketika kepentingan bangsa dan negara persatuan dua kontestan pilpres bisa dilakukan. "Kalau sudah untuk kepentingan rakyat, kalau sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika