Kesepakatan Biji-bijian Kembali Diperpanjang

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Kesepakatan Black Sea Grain Initiative kembali diperbarui sebelum masa berlaku periode kedua berakhir pada 18 Maret 2023. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan perpanjangan itu.

Meski perpanjangan pengiriman yang memungkinkan biji-bijian mengalir dari Ukraina ke negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, tidak ada tanggal masa berlaku, PBB, Turki, dan Ukraina telah mendorong selama 120 hari. Sementara Rusia mengatakan bersedia menyetujui hanya setengahnya, yaitu 60 hari.

Wakil Perdana Menteri Ukraina Oleksandr Kubrakov menyataka pada Sabtu (18/3/2023), bahwa kesepakatan itu akan tetap berlaku untuk periode empat bulan yang lebih lama. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan kepada kantor berita Rusia Tass, bahwa pihaknya hanya setuju untuk memperpanjang kesepakatan selama 60 hari.

"Setiap klaim yang diperpanjang selama lebih dari 60 hari adalah angan-angan atau manipulasi yang disengaja," kata wakil duta besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky.

Ukraina dan Rusia sama-sama pemasok global utama gandum, jelai, minyak bunga matahari, dan produk makanan terjangkau lainnya yang diandalkan oleh negara-negara berkembang. Menurut data PBB, sebanyak dua kapal yang membawa lebih dari 96 ribu metrik ton jagung meninggalkan pelabuhan Ukraina menuju Cina dan Tunisia pada Sabtu.

Kesepakatan yang tidak sama ini adalah pembaruan kedua dari perjanjian yang ditandatangani Ukraina dan Rusia dengan PBB dan Turki pada Juli tahun lalu. Perjanjian ini mengizinkan pengiriman makanan dari tiga pelabuhan Laut Hitam setelah penghentian pengiriman usai Rusia menginvasi tetangganya lebih dari setahun yang lalu pada 24 Februari 2022.

Rusia telah mengeluh bahwa perjanjian terpisah dengan PBB untuk mengatasi hambatan pengiriman pupuk dalam negeri yang merupakan bagian dari paket perjanjian Juli belum membuahkan hasil. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB sehari sebelum kesepakatan, bahwa PBB harus mengakui tidak memiliki pengaruh untuk mengecualikan operasi ekspor pertanian Rusia dari sanksi Barat.

Kondisi itu yang membuat Rusia hanya akan memperpanjang kesepakatan hingga 18 Mei saja. “Jika Brussel, Washington, dan London benar-benar tertarik untuk melanjutkan ekspor makanan dari Ukraina melalui koridor kemanusiaan maritim, maka mereka memiliki waktu dua bulan untuk membebaskan seluruh rantai operasi yang menyertai sektor pertanian Rusia dari sanksi mereka,” kata Nebenzia.

“Jika tidak, kami gagal memahami bagaimana konsep paket sekretaris jenderal PBB akan bekerja melalui kesepakatan sederhana ini," ujarnya.

Komite Penyelamatan Internasional menyatakan kekecewaannya pada atas kesepakatan yang hanya akan berjalan 60 hari. Badan itu menekankan, negara-negara di Afrika Timur khususnya akan memasuki musim biji-bijian buruk pada saat berakhirnya Mei.

Badan ini mencontohkan dengan Somalia yang menerima lebih dari 90 persen biji-bijiannya dari Ukraina. Sedangkan negara ini dilanda kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan di ambang kelaparan.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa sekitar 28 juta ton biji-bijian dan bahan makanan telah berpindah ke 45 negara di bawah prakarsa tersebut. Perjanjian Black Sea Grain Initiative membantu menurunkan harga pangan global dan menstabilkan pasar.

“Kami tetap berkomitmen kuat pada kedua perjanjian, dan kami mendesak semua pihak untuk melipatgandakan upaya mereka untuk mengimplementasikannya sepenuhnya,” kata Dujarric.

Perang di Ukraina membuat harga pangan melonjak ke rekor tertinggi tahun lalu. Kesulitan pengiriman pasokan ini membantu berkontribusi pada krisis pangan global yang juga terkait dengan efek pandemi Covid-19 dan faktor iklim seperti kekeringan.

Gangguan pengiriman biji-bijian yang dibutuhkan untuk makanan pokok di tempat-tempat seperti Mesir, Lebanon, dan Nigeria memperburuk tantangan ekonomi dan membantu mendorong jutaan orang lagi ke dalam kemiskinan atau kerawanan pangan. Orang-orang di negara berkembang menghabiskan lebih banyak uang mereka untuk hal-hal mendasar seperti makanan. PBB menyatakan, krisis menyebabkan sekitar 345 juta orang menghadapi kerawanan pangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika