Jokowi Larang ASN Bukber, Politikus PDIP Kutip Kencangkan Pinggang Era Soeharto
Politikus PDIP sebut imbauan kesederhanaan ini sesuai dengan makna puasa.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menanggapi terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta seluruh pejabat dan pegawai pemerintah agar tidak menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan. Dia menyatakan akan mengikuti peraturan tersebut.
"Pasti setuju, karena itu kan wewenang Presiden mengatur ASN. Saya kira imbauan hidup sederhana ini sejak era Soeharto, pernah dengan istilah mengencangkan ikat pinggang," kata Gilbert saat dihubungi Republika pada Jumat (24/3/2023).
Kemudian, dia melanjutkan, hal ini artinya imbauan yang berkelanjutan buat ASN. Hal itu penting, terlebih dengan maraknya ASN pamer harta. "Ya imbauan ini juga sesuai dengan makna berpuasa, yang dimaknai bukan cuma dengan kata-kata, tapi sesuai dengan amal perbuatan," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar melakukan buka puasa pada bulan suci Ramadhan dengan pola hidup yang sederhana. Arahan Jokowi ini disampaikan setelah gaya hidup pejabat dan pegawai pemerintah tengah mendapat sorotan dari masyarakat.
"Yang tidak kalah pentingnya saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam pernyataannya yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (23/3/2023).
Selain itu, para pejabat dan pegawai pemerintah juga diminta agar tidak mengundang para pejabat lainnya untuk berbuka puasa bersama. "Tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama," kata Pramono.
Pramono menegaskan, kesederhanaan yang selalu dicontohkan oleh Presiden Jokowi menjadi acuan utama bagi para pejabat dan pegawai pemerintah dalam menjalankan gaya hidupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika