Koalisi Perubahan Akhirnya Kesampingkan Dulu Cawapres Anies demi Teken Piagam Deklarasi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, M Nursyamsi, Fauziah Mursid

Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (24/3/2023), resmi meneken piagam deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Salah satu poinnya adalah pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa sebelumnya ada aspirasi kadernya agar deklarasi Koalisi Perubahan diikuti dengan pengumuman calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies. Namun, partai berlambang bintang mercy itu mengesampaikan persoalan cawapres tersebut.

"Baik Demokrat maupun PKS untuk mendukung atau mengusung atau mencalonkan kader utamanya untuk dipertimbangkan sebagai cawapres, tetapi dalam perjalananannya kita terus berbicara, berdiskusi," ujar Riefky di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat.

"Kita masuk ke dalam kesepakatan bahwa untuk kebaikan semua pihak, termasuk harapan dari publik agar jelasnya dan statusnya keberangkatan atau kecukupan tiket dari Pak Anies Baswedan," sambungnya.

Partai Demokrat sendiri sebelumnya mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres dari Anies. Sedangkan, PKS menyampaikan nama Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa ketiga partai memprioritaskan pendeklarasian Koalisi Perubahan. Tujuannya untuk menyampaikan kepada publik bahwa Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS resmi mengusung Anies sebagai bakal capres.

"Kita berkumpul di sini atas aspirasi dan gelombang publik yang luar biasa terkait harapan majunya Pak Anies Baswedan sebagai capres. Nah itu dulu, itu yang merekatkan kita untuk duduk bersama," ujar Riefky.

Tim kecil Nasdem, Demokrat, dan PKS akan menjaring aspirasi masyarakat terkait cawapres tersebut. Hasil aspirasi tersebut akan disusun menjadi suatu kriteria dari pendamping Anies pada Pilpres 2024.

"Ini akan melanjutkan mendengarkan suara masyarakat untuk mencari calon wakil presiden yang paling pantas mendampingi Bapak Anies Rasyid Baswedan. Memang kami sudah merumuskan mekanisme tentang penetapannya, tapi tetap kami akan mendasarkan utamanya kepada suara-suara dari masyarakat," ujar Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3).

Sohibul yang merupakan anggota tim kecil mengatakan, Koalisi Perubahan masih membuka peluang partai lain untuk bergabung. Anies juga diperbolehkan untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lain.

"Kami tetap membuka kemungkinan bergabungnya partai-[partai lain ke dalam barisan koalisi kami dan itu mungkin dilakukan oleh capresnya sendiri oleh Pak Anies berkomunikasi dengan partai lain, dan mungkin juga dilakukan oleh kami para pimpinan partai politik yang sudah berkoalisi ini," ujar Sohibul.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan bahwa piagam sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Piagam tersebut juga sekaligus membantah anggapan bahwa ketiganya masih tak bersepakat terkait koalisi.

"Kita tidak masuk lagi kepada spekulasi spekulasi yang sifatnya. 'oh ini jadi tidak, oh ini sampai di mana gitu. Jadi itu kita sampaikan kepada teman-teman biar kita tidak terjebak cerita Abu Nawas ditipu ada orang jual keledai gitu," ujar Willy.

Perwakilan Anies, Sudirman Said mengatakan bahwa deklarasi besar yang dilakukan oleh ketua umum Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS juga akan sekaligus mengumumkan cawapres dari Anies. Namun, ia belum mengungkapkan waktu pendeklarasian tersebut.

"Hari ini adalah satu statement bahwa koalisi cukup untuk mendukung calon dan secara resmi terbentuk, sesudah itu tahapan berikutnya adalah memfinalkan pilihan calon wakil pada waktu mendeklarasikan secara bersama-sama," ujar Sudirman.

Dalam piagam deklarasi tersebut terdapat enam poin kesepakatan antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Pertama adalah diresmikannya pembentukan Koalisi Perubahan untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Kedua mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Poin ketiga adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS memberi mandat kepada Anies untuk memilih cawapres. Selanjutnya, memberi keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya.

Kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Terakhir, pada waktunya mengumumkan Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai tiga partai dalam Koalisi Perubahan yakni Nasdem, Demokrat dan PKS saat ini dalam posisi saling sandera. Saling sandera ini dalam konteks ketiga partai mencari cawapres mendampingi bakal capres Anies Baswedan.

"Kalau mau jujur sebenernya, ketiga partai di poros perubahan ini saling sandera," kata Adi dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).

Direktur Eksekutif Paramater Politik ini mengatakan, tiga partai di Koalisi Perubahan ini memiliki peran signifikan menggenapi ambang batas presiden 20 persen. Sehingga, jika salah satu angkat kaki, maka koalisi tidak bisa mengusung calon presiden.

Namun, yang menjadi persoalan, PKS dan Demokrat ini sama-sama mengincar posisi cawapres yakni Demokrat mendukung AHY dan PKS mendukung Ahmad Heryawan (Aher) untuk mendampingi Anies.

"Karena itu wajar kalau kemudian Demokrat itu mematok harga mati AHY sebagai cawapres, termasuk PKS. Kalau PKS misalnya Aher itu tidak dipinang sebagai cawapres Anies, belum tentu PKS tetap di perubahan, bisa saja PKS ini angkat kaki yang itu artinya Anies pun tidak bisa maju," katanya.

Karena itu, meskipun saat ini Anies sedang mencari cawapres ideal di luar PKS dan Demokrat, tetapi itu tidak bisa dilakukan secara bebas. Ini karena Anies masih membutuhkan dua partai ini untuk maju di Pilpres 2024.

"Anies di sini tidak bisa 100 persen bebas menentukan siapa cawapresnya, karena Anies tidak mungkin maju tanpa Demokrat, Anies itu tidak bisa maju tanpa PKS," ujarnya.

Sehingga, jika Anies mengambil cawapres di luar Koalisi Perubahan maka harus direstui oleh tiga partai koalisi yakni Nasdem, PKS dan Demokrat.

"Sebut saja misalnya Anies mengambil calon di luar perubahan, sebut saja Khofifah, apakah AHY mau? Bisa saja AHY tidak mau dan angkat kaki dari Koalisi Perubahan dan itu artinya suara Nasdem sama PKS saja itu enggak cukup, jadi rumit," ujarnya.

Karenanya, Adi menilai ketiga partai di Koalisi Perubahan ini saling sandera satu sama lain. Meskipun, menurutnya, pasangan Anies dan AHY lebih potensial dibandingkan calon dari PKS. Hal ini karena elektabilitas AHY relatif kuat, bahkan masuk dalam tiga besar bursa cawapres.

"Namun alasan yang kemudian menjadi pertanyaan, apa yang membuat Nasdem dan Anies itu kelihatan tidak terlampau menghendaki AHY yang menjadi cawapres, karena nama lain di luar AHY di luar perubahan, belum ada yang mentereng yang bisa mendampingi Anies," ujarnya.

Hasil survei Indo Barometer terbaru bahkan menyebutkan bahwa, AHY di antara nama-nama bakal cawapres yang terpental dari lima besar. Survei Indo Barumeter mengerucutkan lima nama cawapres paling potensial pada Pilpres 2024, yakni Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Chairul Tanjung.

"Pertimbangan kami tidak survei banyak nama karena waktunya tidak lama lagi, tinggal enam bulan. Sehingga, kita harus mengerucut kepada nama yang potensi maju sebagai cawapres," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Rabu (22/3/2023).

Alasan tersebut yang dinilai membuat banyak nama terlempar dari cawapres, mulai dari Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan AHY. Qodari menyampaikan peluang Ridwan Kamil telah tertutup sejak bergabung dengan Golkar. Pasalnya, Golkar memprioritaskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres. 

"Apa Ridwan Kamil mau jadi cawapres Airlangga, tidak mungkin karena tidak cukup. Kalau Airlangga tidak capres, tentunya cawapres. Artinya ruang Ridwan Kamil akan kembali tertutup, saya melihat Ridwan masuk Golkar lebih kepada mengamankan tiket Pilkada 2024," ucapnya.

Pun dengan AHY, yang menurut Qodari, tidak akan mungkin menjadi pilihan bagi capres Ganjar atau Prabowo. Qodari menyebut pilihan AHY hanya kepada Anies Baswedan. Namun, Qodari menilai terdapat keraguan dari Anies untuk menggandeng AHY.

"Kalau Anies mau dengan AHY, saya kira dari kemarin sudah deklarasi," lanjutnya.

Qodari menyampaikan, AHY juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan Anies yakni variabel mampu menjalankan pemerintahan. Qodari mengatakan, hal ini menjadi titik lemah bagi AHY yang keterbatasan dalam pengalaman di pemerintahan 

"Karena memang masih sangat muda, lalu keluar dari jabatan militer pada pangkat mayor. Saya kira capres mana pun, termasuk Mas Anies  khawatir nanti pada saat kampanye dianggap menggandeng wakil yang tidak cukup berkompentensi di pemerintahan, sehingga buat kita agak sulit untuk AHY digandeng jadi cawapres," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika