Antisipasi Lepasnya PAN dan PPP dari KIB, Golkar: Pertemuan dengan Prabowo Indikasinya
Airlangga bersama Aburizal Bakrie bertemu dengan Prabowo Subianto.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengakui deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengubah konstelasi politik. Bahkan, akan berpengaruh kepada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Sebab, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai bakal capres. Gubernur Jawa Tengah itu juga menjadi satu dari sembilan nama yang menjadi usulan Partai Amanat Nasional (PAN) lewat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 2022.
"Sikap PAN dan PPP yang bisa saja bermuara pada lepasnya mereka dari koalisi adalah tantangan yang sudah kami antisipasi," ujar Tantowi saat dikonfirmasi, Rabu (26/4/2023).
Tak dijelaskan secara gamblang apa yang menjadi langkah antisipasi dari Partai Golkar, jika benar PAN dan PPP keluar dari KIB. Namun, ia mengungkit pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Golkar akan ke mana? Saya rasa pertemuan Airlangga dan Aburizal Bakrie dengan Prabowo beberapa hari lalu bisa dijadikan indikasi arah politik ke depan," ujar Tantowi.
PPP telah mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi ini dilakukan usai PDIP juga telah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai capres belum lama ini.
Pengumuman ini dilaksanakan di kediaman Mardiono di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (26/4/2023). Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengatakan, pengusungan Ganjar ini sudah berdasarkan rapat musyawarah yang sudah dilakukan sejak 24 April 2023 kemarin.
"Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan bismillah, PPP memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024 yang akan datang," kata Mardiono.
Pengusungan Ganjar sebagai capres oleh PPP ini juga didasarkan atas beberapa pertimbangan dalam rapat musyawarah tersebut. Selain itu, juga berdasarkan suara pendukung arus bawah PPP.
"Dan telah diambil juga keputusan ini melalui tata tertib yang diikuti oleh seluruh struktur partai yang berkompeten untuk mengambil keputusan," ujar Mardiono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika