Gerindra Ingatkan Timing Pembahasan Koalisi Besar tak Bisa Berlama-lama

Sedangkan partai politik tentu memiliki otoritasnya sendiri dalam menentukan nasibnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Apalagi waktu menuju pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semakin dekat.

 

"Masalahnya, timing dan waktu yang diberikan dalam proses capres ini tidak bisa berlama-lama. Jadi akhirnya kadang-kadang yasudah kita menghormati pilihan dan keputusan partai masing-masing," ujar Muzani di depan kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (28/4) malam.

 

Jika koalisi besar tersebut memang bisa diterima oleh para pimpinan partai politik, tentu hal tersebut patut disyukuri. Namun, ia menilai setiap partai politik juga memiliki pertimbangan dalam menerima atau tidaknya wacana tersebut. "Parpol itu punya otonomi dan rumah tangganya masing-masing, sehingga gagasan-gagasan yang besar itu kadang-kadang perlu kesabaran," ujar Muzani.

 

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda meminta agar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra tak dikait-kaitkan dengan wacana pembentukan koalisi besar. Apalagi, wacana tersebut digaungkan oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

 

"Jadi koalisi besar itu sampai hari ini belum pernah di internal PKB, di internal koalisi PKB-Gerindra juga belum. Belum ada bahasan sama sekali soal itu," ujar Huda kepada wartawan.

 

Ia melihat, wacana koalisi besar tersebut hanyalah kemauan dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Mengingat, PAN adalah tuan rumah silaturahim nasional yang mengundang lima ketua umum partai dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Itu proposalnya pak Zul kelihatannya, karena faktanya sampai hari ini kita belum dapat konfirmasi apapun tentang rencana Pak Presiden itu," ujar Huda.

 

"Selama belum ada, karena kita ngerasa tidak ada konfirmasi apapun dari beliau Pak Jokowi, ya berarti masih proposalnya pak Zul itu. Maunya pak Zul itu (koalisi besar)," sambung Ketua Komisi X DPR itu.

 

Ia juga meminta persoalan di KIB tak dikait-kaitkan dengan koalisi PKB bersama Partai Gerindra. Khususnya, usai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). "Jadi soal sekarang PPP deklarasi Ganjar ya itu internal KIB, tidak terkait samsek dengan PKB-Gerindra. Apa yang disebut Pak Zul koalisi besar itu yang akhirnya di KIB sendiri, lepas satu,' ujar Huda.