Menkeu: Peran Lembaga Multilateral Penting Bagi Negara Tertekan Utang
Lembaga multilateral bisa memberi pinjaman tanpa memperburuk situasi fiskal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peran lembaga multilateral menjadi semakin penting bagi negara yang sedang tertekan utang saat ini, terutama ketika suku bunga meningkat sangat tinggi seperti sekarang.
"Lembaga multilateral bisa membantu negara-negara tersebut bisa mendapatkan pinjaman lebih banyak tanpa memperburuk situasi mereka, situasi fiskal, terutama ketika suku bunga menjadi begitu mahal seperti saat ini," ujar Sri Mulyani dalam acara ADB Annual Meeting Governors Seminar 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Maka dari itu, kini lembaga multilateral di tingkat global seperti dalam forum kelompok 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia (Group of Twenty/G20), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), Bank Dunia, hingga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mencoba mengatasi masalah negara yang tertekan utang ini.
Sri Mulyani menuturkan semua negara menggunakan banyak ruang fiskal selama pandemi Covid-19, meski dengan jumlah dan porsi yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Namun, jika suatu negara pada awalnya memiliki utang yang sangat tinggi, maka pandemi akan membuat utang negara tersebut semakin terekspos.
"Inilah yang terjadi pada 60 negara yang sekarang berada di bawah tekanan utang yang sangat tinggi," ungkapnya.
Sementara dari sisi kebijakan, ia mengatakan reformasi kebijakan struktural bisa diandalkan agar negara tersebut bisa tetap menciptakan konsolidasi fiskal tanpa membahayakan pemulihan ekonomi. Meski tak serta-merta berdampak pada arus masuk modal atau investasi, tetapi langkah tersebut merupakan kegiatan reformasi kebijakan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pemerintahan.
"Mungkin bagi lembaga multilateral, bagi banyak negara berpenghasilan rendah, arus masuk modal bersih mereka sangat penting. Tetapi reformasi ini perlu dilakukan," kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, dia menuturkan sebuah negara tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter dan fiskal yang berpotensi semakin memperburuk posisi fiskalnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika