Iran Selundupkan Senjata ke Suriah Melalui Konvoi Bantuan Gempa

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Iran menyelundupkan senjata dan peralatan militer ke Suriah menggunakan pengiriman bantuan kemanusiaan sebagai kedok setelah gempa dahsyat pada Februari. Sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat (AS), dan seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan Garda Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan pasukan khususnya, Pasukan Quds menggunakan konvoi dari Irak untuk secara diam-diam mengangkut senjata dan amunisi ke Suriah.

Dilaporkan CNN, Senin (8/5/2023), pejabat intelijen meyakini senjata itu ditujukan untuk kelompok proksi Iran di Suriah, yang telah berulang kali menyerang personel militer Amerika Serikat. Kelompok proksi Iran ditempatkan di Suriah sebagai bagian dari koalisi anti-ISIS.

“Bantuan kemanusiaan Iran ke Suriah digunakan sebagai payung untuk memindahkan kemampuan senjata ke wilayah tersebut,” kata pejabat pertahanan Israel.

Bantuan asing mengalir ke Suriah dan Turki setelah gempa pada Februari, yang menewaskan lebih dari 50 ribu orang.  Gempa berkekuatan 7,8 skala ritcher ini adalah salah satu yang terkuat yang melanda daerah tersebut dalam lebih dari satu abad. Badan Penanggulangan Bencana dan Darurat Turki (AFAD) meminta bantuan internasional.

The Washington Post melaporkan  pengiriman senjata itu pada Ahad (7/5/2023) dengan mengutip dokumen intelijen AS yang bocor beberapa waktu lalu.  Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pejabat regional dan barat yakin Iran menyelundupkan senjata dengan kedok bantuan gempa.

Presiden AS Joe Biden memerintahkan beberapa serangan udara terhadap kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran di Suriah. Pada Maret, seorang kontraktor Amerika terbunuh dan lima anggota layanan AS terluka setelah pesawat tanpa awak Iran menargetkan pangkalan militer koalisi.

AS memperkuat pasukan militernya di Timur Tengah menyusul serangkaian serangan terhadap pasukan AS di Suriah yang dikaitkan dengan milisi yang berafiliasi dengan Iran. Amerika Serikat menanggapi dengan serangan udara presisi pada fasilitas yang terkait dengan IRGC.

Satu skuadron pesawat serang A-10 dikerahkan ke wilayah tersebut sebelum penempatan yang dijadwalkan, atau beberapa minggu lebih awal dari jadwal setelah serangan di Suriah.  Selain itu, AS memerintahkan gugus tempur kapal induk untuk tetap berada di wilayah tersebut guna mendukung pasukan AS di Komando Pusat, yang meliputi Timur Tengah, dan satu skuadron pesawat serang A-10 ke wilayah tersebut.

AS memiliki sekitar 900 tentara di Suriah sebagai bagian dari misi berkelanjutan untuk mengalahkan ISIS.  Tetapi pasukan itu, yang tersebar di beberapa pangkalan di timur laut Suriah, telah sering menjadi sasaran Iran dan proksinya di wilayah tersebut, yang dapat meluncurkan serangan drone atau roket terhadap posisi AS.

“Iran mengancam untuk mendorong Timur Tengah ke dalam ketidakstabilan regional dengan mendukung pasukan teroris dan proksi,” ujar Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Mark Milley kepada anggota parlemen pada Maret.

Dalam beberapa pekan terakhir, serangan udara Israel yang menargetkan kelompok terkait Iran di Suriah telah meningkat.  Sebuah serangan pada akhir Maret yang dikaitkan dengan Israel menewaskan dua penasihat militer IRGC.

Pejabat Israel jarang secara langsung mengkonfirmasi peran Israel dalam serangan semacam itu. Tetapi bulan lalu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan kepada wartawan bahwa pada kuartal pertama tahun 2023, Israel telah menggandakan tingkat serangan di Suriah. Juru bicara Gallant mengkonfirmasi pernyataan tersebut kepada CNN.

“Selama enam bulan terakhir, Iran telah mengirim pesawat ke Suriah setiap minggu, mengirimkan senjata yang akan digunakan untuk terorisme.  Rezim Suriah harus menyadari bahwa IDF akan menanggapi dengan paksa setiap serangan yang diluncurkan dari wilayahnya," ujar Gallant, yang berbicara di Yunani pekan lalu.

“Kami tidak akan mengizinkan Iran membangun kekuatan militer di Suriah, atau membangun jalan raya untuk pengiriman senjata canggih ke Lebanon," tambah Gallant. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika