Golkar Serahkan Keputusan Terkait Cawapres kepada Prabowo
KIB mendorong agar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dijadikan cawapres.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana koalisi antara Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) makin serius terealisasi. Jika terbentuk, Partai Golkar menyerahkan keputusan terkait calon wakil presiden (cawapres) kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Sebab, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan rekannya di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) juga sudah menetapkan Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres). Meskipun keputusan tersebut belum diresmikan lewat forum partai atau koalisi.
"(Partai Golkar) Tidak memperebutkan (cawapres dengan PKB), kami membicarakan dan saling menawarkan dan user-nya adalah Pak Prabowo, siapa yang mau menerima siapa," ujar Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid, Rabu (10/5/2023).
Di samping itu, Partai Golkar juga akan mendukung Prabowo sebagai bakal capres. Namun, dalam proposal dukungan tersebut, pihaknya mendorong agar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dijadikan cawapres.
"Salah satu proposal adalah Prabowo (calon) presiden dan (calon) wakil presidennya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto," ujar Nusron.
Klaimnya, proposal tersebut sudah diamini oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan rekan koalisi Partai Gerindra. Klaimnya lagi, Partai Amanat Nasional (PAN) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) juga sepakat dengan hal tersebut.
"Itu harus diterima dan diterima oleh PKB dan PAN yang ikut bergabung di sini," ujar Nusron.
Tim pemenangan Partai Golkar dan PKB juga terus berikhtiar dalam pembentukan koalisi bersama untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Termasuk dengan Partai Gerindra yang merupakan rekan dari PKB di KKIR.
Nusron mengatakan, timnya terus bekerja meskipun belum ada penekanan koalisi. Jelasnya, koalisi antara Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PKB akan menjadi poros alternatif untuk kontestasi nasional mendatang.
"Ini ikhtiar bersama untuk menjalin kekuatan besar yang kekuatan besar itu. Nanti kita jadikan sebagai poros alternatif atau koalisi alternatif, yang posisinya di tengah," ujar anggota Komisi VI DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika