Pemerintah Bayangan Myanmar tidak Memercayai Junta
Militer melakukan kudeta pada 2021, yang menggulingkan pemerintahan terpilih Suu Kyi.
REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah bayangan Myanmar menyambut baik upaya ketua ASEAN, Indonesia untuk memulai pembicaraan damai di Myanmar. Namun, pemerintah bayangan sangat tidak memercayai junta yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada 2021.
Para pemimpin ASEAN melakukan pertemuan tingkat tinggi di Labuan Bajo, Indonesia. Mereka menyerukan segera diakhirinya permusuhan di Myanmar yang dikuasai militer. Para pemimpin ASEAN mendorong dialog mendesak dan pengiriman bantuan ke Myanmar.
“Hambatan terbesar untuk pembicaraan damai adalah junta militer,” kata juru bicara pemerintahan bayangan Myanmar, yang dikenal sebagai Pemerintah Persatuan Nasional, Kyaw Zaw.
Kyaw Zaw mengatakan, junta mencoba untuk menyesatkan masyarakat internasional. Dia menunjuk pada kegagalan junta untuk menerapkan konsensus perdamaian lima poin, yang disetujui jenderal tertinggi militer Myanmar dengan ASEAN beberapa bulan setelah kudeta.
"Junta tidak pernah menepati janjinya," ujar Kyaw Zaw, dilaporkan The Straits Times, Rabu (10/5/2023).
Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar. Militer melakukan kudeta pada 2021, yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta ini membalikkan satu dekade reformasi demokrasi tentatif di Myanmat. Kudeta diikuti oleh penumpasan berdarah terhadap protes, sehingga menimbulkan munculnya kelompok perlawanan bersenjata.
Rezim militer berada di bawah tekanan karena pejuang kelompok perlawanan bersama kelompok etnis bersenjata, terus memerangi pasukan junta. Sebagai pembalasan, militer telah mengintensifkan serangan darat dan serangan udara. Militer berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaan menjelang pemilu yang direncanakan.
Pada Rabu (10/5/2023), sebuah surat kabar yang dikendalikan junta, Global New Light of Myanmar, memuat pernyataan yang mengundang para pejuang kelompok perlawanan untuk kembali ke kelompok hukum, dan menawarkan hadiah uang tunai kepada mereka yang membawa kembali senjata.
Selama berbulan-bulan, Indonesia melibatkan pemangku kepentingan utama dalam konflik Myanmar, selain negara tetangga Cina, India, dan Thailand, dalam upaya menghidupkan kembali proses perdamaian. Sejak akhir 2021, ASEAN melarang junta menghadiri pertemuan tingkat tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika