Korupsi Proyek BTS Disebut Mengalir ke Tiga Parpol, Ini Respons Nasdem

Proses hukum tidak bisa berlandaskan gosip atau isu.

Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua DPP Partai Nasdem yang juga anggota Komisi III DPR Taufik Basari menanggapi gosip yang menyebut kasus korupsi mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyeret tiga partai politik, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari menanggapi gosip yang menyebut kasus korupsi mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyeret tiga partai politik. Jelasnya, hukum tidak bisa berlandaskan gosip atau isu. 

Baca Juga


Ia juga menekankan, agar semua pihak diperiksa secara akuntabel dan profesional. Sehingga moralitas penegakan hukum bisa berjalan dalam proses pengusutan kasus tersebut. 

"Hukum harus tetap menjadi hukum, dia tidak boleh menjadi kendaraan ataupun alat politik atau alat kekuasaan. Ini yang kita harapkan Kejaksaan Agung bisa melakukan seperti itu," ujar Taufik di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023). 

Kejaksaan Agung (Kejagung) pun juga harus berbasis fakta, data, dan hukum. Jangan kemudian lembaga tersebut turut membangun narasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. 

Hal tersebut ditekankannya dalam proses pengusutan kasus korupsi pembangunan BTS tersebut. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, banyak gosip dan isu liar di media sosial yang berkaitan dengan kasus tersebut. 

"Jadi kalau Pak Mahfud sudah menyampaikan isu ini, maka tindak lanjutilah dalam hukum. Jangan berhenti hanya di isu saja, karena ini akan menjadi isu liar jika tidak ada tindak lanjutnya," ujar anggota Komisi III DPR itu. 

 

Bendahara Umum Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung langkah pengusutan tuntas kasus korupsi mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Tegasnya, penyidikan kasus tersebut murni bentuk penegakan hukum. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga menegaskan pengungkapan kasus tidak ada sangkut pautnya dengan politik sama sekali. Menurut Sahroni, pernyataan tersebut merupakan bentuk ketegasan. 

Lebih lanjut, ia juga terus mendorong Kejagung untuk membongkar kasus ini sampai tuntas. Bahkan, dirinya meminta Kejagung turut menyeret seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali. 

Sebab menurutnya, kasus sebesar ini diragukan jika hanya melibatkan satu atau dua pihak. Pengusutan tuntas juga bertujuan agar semua simpang siur dalam kasus tersebut menjadi terang benderang. 

"Siapa saja pemainnya, vendornya, dan semua yang terlibat. Karena menurut saya di skandal sebesar ini, tidak mungkin hanya seorang Johnny Plate yang bermain," ujar Sahroni. 

 

 

Anatomi Bakti Kasus Kemenkominfo - (Republika)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler