Ekspor Bauksit Disetop, Pengusaha Pesimistis Investasi Hilirisasi Moncer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera menerapkan larangan ekspor bauksit mulai Juni 2023. Lewat kebijakan tersebut, pemerintah berharap aliran investasi akan masuk ke sektor pertambangan khususnya untuk mendukung hilirisasi bauksit.

Namun, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto, menekankan, hilirisasi dan larangan ekspor adalah dua hal berbeda. Ia menyebut, kebijakan penyetopan ekspor bukan berarti mampu memancing investasi masuk ke Indonesia.

Ronald mengingatkan, upaya hilirisasi bauksit sudah dimulai pemerintah sejak 2009. Saat itu setidaknya sudah ada lebih dari 70 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 40 perusahaan telah memegang Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Pemerintah pun menerapkan larangan ekspor pada 2014 dengan harapan dalam jangka waktu lima tahun telah terbangun sejumlah smelter pemurnian.

"Ternyata yang merealisaiskan hanya satu perusahaan. Betapa sulitnya saat itu untuk mendapatkan investor karena biayanya cukup mahal," kata Ronald dalam webinar Indef, Rabu (31/5/2023).

Lebih lanjut, Ronald menjelaskan, untuk mendapatkan bauksit juga diperlukan proses panjang yang menelan biaya besar. "Yang disebut raw material misal 1 juta ton itu jadi 500 ribu ton. Jadi kita bukan jual tanah negara begitu saja, hanya prosesnya belum setinggi kalau diproses lebih lanjut," kata dia menambahkan.

Belum lagi, iklim investasi pertambangan dinilai Ronald masih cukup berat di Indonesia. Sebab, pengusaha akan dilepaskan sendiri ketika memulai proses penambangan dan membangun smelter. Berbeda seperti di China di mana pemerintah menyiapkan semuanya yang dibutuhkan untuk pengusaha, termasuk soal infrastruktur.

Ronald pun menegaskan, ia mendukung upaya hilirisasi tambang di Indonesia. Namun, upaya hilirisasi itu bukan ditempuh kebijakan larangan ekspor yang justru menekan penerimaan negara. Ia pun berharap pemerintah belajar dari permasalahan di masa lalu.

"Mengejawantahkan hilirisasi itu butuh runtutan proses panjang, perlu kajian mendalam. Bukan besok pokoknya kita setop. Saya tidak mau pembelaan, tapi kita dudukan proporsinya," kata Ronald.

Ikuti Whatsapp Channel Republika