Italia Cabut Embargo Senjata Terhadap Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Pemerintah Italia telah mencabut embargo penjualan senjata ke Arab Saudi. Langkah itu diambil karena Roma melihat adanya upaya dari Saudi untuk mengakhiri konflik Yaman.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pasca rapat kabinet pada Rabu (31/5/2023) lalu, Pemerintah Italia mengatakan, embargo senjata terhadap Saudi sudah tak lagi diperlukan. “Mengingat situasi yang berubah di lapangan,” katanya seraya memuji upaya mediasi perdamaian Saudi baru-baru ini.

Italia telah membatasi ekspor peralatan militer ke Saudi sejak 2019. Roma menghindari produk persenjataannya digunakan Riyadh dalam konflik Yaman. Embargo senjata juga diterapkan Roma terhadap sekutu Saudi, yakni Uni Emirat Arab (UEA). Pada April lalu, Italia telah terlebih dulu mencabut embargonya terhadap Abu Dhabi.

Pada Maret lalu, Saudi telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi dengan Iran. Hal itu disambut dunia Arab dan komunitas internasional. Riyadh dan Teheran diketahui terlibat dalam konflik Yaman. Saudi mendukung pasukan pemerintah, sementara Iran menyokong kelompok pemberontak Houthi.

Pasca rekonsiliasi, Saudi dan Iran pun berkomitmen bekerja sama untuk menyelesaikan konflik Yaman. Pada 16 April 2023 lalu, Duta Besar Arab Saudi untuk Yaman Mohammed Al-Jaber bertemu Kepala Dewan Pimpinan Kepresidenan Yaman Rashad Al-Alimi.

Dalam pertemuan tersebut, Al-Jaber memaparkan hasil pertemuannya dengan perwakilan kelompok pemberontak Houthi di Sanaa pada 8 dan 13 April 2023. Pertemuan di Sanaa juga dihadiri delegasi Oman.

Al-Jaber mengungkapkan, tujuan dari pembicaraan dengan Houthi adalah menghidupkan kembali gencatan senjata dan mengakhiri konflik yang telah berkecamuk selama delapan tahun di Yaman.

“Saudi ingin mendukung proses pertukaran tahanan serta mengeksplorasi tempat dialog antara semua komponen Yaman untuk mencapai solusi politik yang berkelanjutan dan komprehensif,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam keterangan persnya tentang pertemuan Al-Jaber dengan Rashad Al-Alimi, dikutip laman Arab News.

Al-Alimi dan Dewan Kepresidenan Yaman memuji upaya mediasi yang diemban Saudi serta Oman. Mereka menekankan perlunya menghidupkan kembali proses politik berdasarkan Three References yang disepakati secara nasional maupun internasional di bawah pengawasan PBB.

Konflik di Yaman telah berlangsung sejak 2014. Krisis di sana memburuk sejak koalisi pimpinan Saudi melakukan operasi militer untuk mendukung pasukan pemerintah melawan milisi Houthi pada 2015. Sejak September 2014, Houthi telah berhasil merebut dan menguasai ibu kota Yaman, Sanaa.

Saudi memang memiliki kekhawatiran terhadap Houthi. Riyadh memandang kelompok tersebut sebagai ancaman terhadap keamanannya. Selama ini Houthi memperoleh dukungan dari Iran.

Menurut PBB, konflik Yaman telah merenggut 223 ribu nyawa. Dari 30 juta penduduknya, 80 persen di antaranya kini bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. PBB telah menyatakan bahwa krisis Yaman merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika