Kala Koalisi Perubahan Mulai Khawatirkan Upaya Penjegalan, Anies Singgung Cawe-Cawe Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Antara

Pada Jumat (26/5/2023), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengajak elite Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya diketahui ikut dalam pertemuan itu.

Menurut Riefky, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah membicarakan potensi penjegalan terhadap upaya pencapresan Anies Rasyid Baswedan. Termasuk, dengan cara mengganggu tiga partai politik dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar. Dengan cara dan sumber daya apa pun termasuk mengganggu tiga partai politik pendukungnya," ujar Riefky saat dikonfirmasi, Rabu (31/5/2023).

Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap bertekad dan solid di tengah potensi penjegalan tersebut. Terutama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan agar kehidupannya lebih sejahtera, aman, dan memiliki kebebasan dalam berdemokrasi.

"Utamanya memiliki keadilan yang sama di mata hukum, maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar," ujar Riefky.

"Tentunya dengan cara-cara yang kami tempuh adalah secara konstitusional, sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI," sambung Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengungkapkan, bahwa pertemuan di Kaliage terjadi pada 26 Mei 2023. Selain dirinya, turut hadir pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim dan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Dari Partai Demokrat, hadir Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Teuku Riefky Harsya.

Sedangkan dari PKS, hadir Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Lalu ada juga Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsyi.

"Pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem, sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi," ujar Taufik di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang sangat akrab dengan semangat kekeluargaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat solid dan siap untuk melanjutkan langkah-langkah jelang Pilpres 2024.

"Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan," ujar Taufik.

Di kantor Sekretarian Perubahan, Jakarta, Selasa (30/5/2023), Anies Baswedan mengaku menerima aspirasi dari para caleg mengenai kekhawatiran seusai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa dirinya cawe-cawe dalam urusan politik praktis terkini khususnya terkait Pemilu dan Pilpres 2024. Dari aspirasi yang disampaikan kepadanya, Anies mengatakan, kekhawatiran terhadap cawe-cawe Jokowi itu dapat terkait dengan penjegalan, kriminalisasi, hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak sportif.

"Semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar," ujar Anies.

Menurut Anies, setiap orang punya hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (pileg) dan Pilpres 2024. Harapannya, semua yang berkontestasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontestasi.

Penyelenggara Pemilu 2024 juga harus menyelenggarakan seluruh tahapannya dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan sampai ada perlakuan-perlakuan yang berat sebelah terhadap satu orang atau kelompok tertentu.

"Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yg sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil," ujar Anies.

Merespons Anies, bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengingatkan Anies agar tidak khawatir.

"Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apa pun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon, jangan pernah takut pada isu apa pun," ujar Ganjar di Kantor Kantor Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP), Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Ganjar meyakini, Jokowi sebagai pemimpin negara tidak akan cawe-cawe dalam konteks mengintervensi Pemilu 2024. Sebab jika hal tersebut terjadi, tentu tidak akan sportif bagi lawan politiknya nanti.

"Kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan, yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira itu tidak akan terjadi," ujar Ganjar.

Dalam pertemuannya dengan para pimpinan media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/5/2023), Presiden Jokowi merespons suara yang selama ini menilai dirinya cawe-cawe dalam urusan dengan partai politik. Jokowi menegaskan, cawe-cawe yang dimaksudkannya itu adalah dalam urusan yang positif.

"Untuk negara, saya cawe-cawe," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/5/2023).

Dirinya mengaku akan cawe-cawe untuk memastikan perekonomian negara berjalan baik. Dia juga menyatakan harus cawe-cawe agar pemilu nanti bisa berjalan secara demokratis.

Jokowi mengingatkan agar pernyataannya soal cawe-cawe itu tidak disalahartikan. "Jangan terus dianggap saya cawe-cawe urusan politik praktis," kata dia menambahkan.

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menilai tidak ada upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal capres pada Pemilu 2024.

"Saya pikir ini (Pemilu 2024) menarik, ya, karena secara garis besar terbelah menjadi dua bagian, yaitu capres yang akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan capres yang dianggap tidak akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat pekan lalu.

Dua dari tiga nama capres yang telah muncul, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang diketahui dekat dengan presiden ketujuh RI diasumsikan akan bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi ke depan. Capres lainnya, yakni Anies Baswedan yang secara representasi mendapat dukungan Partai Nasdem yang sebelumnya masuk koalisi pendukung Jokowi dianggap tidak bisa melanjutkan kebijakan Joko Widodo.

Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama selama memimpin Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak berkelanjutan pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. "Itu makin jelas tentang posisi itu (capres yang bisa melanjutkan kebijakan Jokowi). Secara umum seperti itu, tinggal bagaimana kompetisi ke depan," tegas Dosen FISIP Unsoed itu.

Kendati demikian, dia mengaku curiga Pemilu 2024 akan seperti Pemilu 2019 yang berakhir gembira (happy ending) meskipun kompetisi tetap berlangsung. Menurut dia, kecurigaan tersebut muncul karena kepentingan Ibu Kota Negara (IKN) lebih mengemuka dan menjadi agenda semua partai lantaran semuanya juga berkepentingan terhadap IKN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika