Pemprov DKI Belum Tegas Sikapi Pembukaan Trotoar Depan Kedubes AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menyampaikan sikap tegas mengenai pembukaan blokade trotoar di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Padahal pihak Kedubes AS sudah mempersilakan untuk dibuka.

"Esok akan ada pembahasan," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Wiwik tidak menjelaskan lebih detail mengenai sikap Pemprov DKI Jakarta. Termasuk saat disinggung mengenai kemungkinan dilakukan pembongkaran oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dia menegaskan agar menanti informasi usai dilakukan pembahasan esok hari.

"Apabila ada update saya informasikan," tutur dia.

Terpisah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin tidak memberikan respons saat dihubungi Republika. Hal itu kaitannya pula dengan kemungkinan dilakukan penindakan berupa pembongkaran blokade.

Sebelumnya, Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyambut gagasan untuk membuka blokade trotoar di depan gedung mereka di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kedubes AS mengaku telah menginformasikan hal itu kepada Pemerintah Indonesia.

“Aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta. Kami telah menginformasikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa AS akan menyambut baik pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," kata Juru Bicara Kedubes AS di Jakarta Michael Quinlan dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Selasa (6/6/2023).

Penutupan trotoar di depan gedung Kedubes AS diketahui terjadi cukup lama. Menurut informasi Koalisi Pejalan Kaki, penutupan akses fasilitas publik tersebut sudah dikeluhkan sejak zaman Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada sekitar 2012 yang lalu.

Hanya trotoar di depan Kedubes AS yang diblokade di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara trotoar-trotoar lainnya, termasuk di kawasan Istana Wakil Presiden yang bersebelahan dengan Kedubes AS, bisa diakses pejalan kaki.

"Kami sudah ingatkan kurang lebih dari mulai periode Pak Jokowi karena beliau kan bilang ruang publik kami akan perhatikan," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus kepada Republika.co.id, Selasa (5/6/2023).

Masih belum jelas mengenai alasan penutupan trotoar tersebut. Sementara, desakan kepada pemerintah agar tegas dalam menanggapi hal itu terus bergulir. Pemerintah diminta untuk berpihak pada kepentingan publik, megingat trotoar merupakan fasilitas untuk pejalan kaki.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencarikan solusi atas keluhan dari para pejalan kaki tentang trotoar di depan Kedubes AS yang ditutup sejak sekitar satu dekade yang lalu. Dia menegaskan bahwa pembangunan trotoar oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi masyarakat dalam berlalu lalang.

"Adanya keluhan masyarakat secepatnya dicarikan solusi karena warga Jakarta perlu adanya kenyamanan maupun fasilitas yang harus kita siapkan, dan karena pedestrian atau trotoar memang kita bangun untuk warga DKI Jakarta, jadi saya minta sesegera mungkin ada solusinya," kata Ida saat dihubungi Republika.co.id, Senin (5/6/2023).

Ida menjelaskan, setelah dibangun oleh mitranya, Dinas Bina Marga, hal-hal yang berkaitan secara teknis juga menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Dia menegaskan agar para SKPD yang berkaitan bisa mengedepankan pemenuhan kepentingan publik.

"Saya berharap dalam waktu secepatnya Dishub untuk mencari solusi terbaik untuk warga DKI yang memang ingin menggunakan trotoar sebagaimana semestinya. Jadi jangan juga dikarenakan Kedubes Amerika, lalu terpotong ke sana. Prinsipnya, pejalan kaki terfasilitasi, jangan sampai membahayakan mereka," terang dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika