Dirut Perusahaan Milik Suami Puan Jadi Tersangka Kejagung, Pengamat: Ini Korupsi Berjamaah
Parpol yang korupsi dinilai untuk menambah pundi-pundi menghadapi Pemilu 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pengamat politik Musni Umar menilai kasus dugaan korupsi yang menyeret perusahaan milik suami Puan Maharani bisa berdampak politik ke PDIP dan Puan sendiri. Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan seorang direktur utama Basis Utama Prima (BUP), perusahaan milik Hapsoro Sukmonohadi bernama Yusrizki sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G Kemenkominfo.
Musni Umar mengatakan, penetapan seorang direktur di perusahaan milik suami Puan ini membuktikan kasus korupsi BTS Kemenkominfo memang tidak hanya dilakukan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Plate. Menurutnya, kasus ini juga melibatkan elite-elite partai politik lain.
Ia mengaku, jika kasus itu bisa diredam, dampak dari kasus tersebut sangat mungkin tidak terlalu besar ke Puan atau PDIP. "Tapi, kalau dijadikan senjata lawannya memang tidak hanya Nasdem yang mendapatkan citra tidak baik, tapi semua yang terlibat, termasuk PDIP," kata Musni kepada Republika.co.id, Ahad (18/6/2023).
Ia menilai, keterlibatan itu tidak mungkin kalau bukan karena kekuasaan. Dalam konteks ini, kata dia, kekuasaan tentu karena ada sosok Puan Maharani yang tidak cuma merupakan elite PDIP, tapi juga Ketua DPR RI.
"Kalau bukan oleh Puan tidak mungkin dapat, ini korupsi berjamaah oleh para elit," ujar Musni.
Menurut Musni, keterlibatan elite ini pertama untuk semakin memperbesar kekayaan yang dimiliki. Kedua, ia melihat, mereka mencoba memanfaatkan kekuasaan yang ada untuk menambah pundi-pundi menghadapi Pemilu 2024.
Hal ini menggambarkan korupsi ini memang masif sekali dilakukan dan yang melakukan elite partai politik yang langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung karena berkaitan keluarga yang memegang kekuasaan.
Ia menambahkan, kondisi itu terus terjadi, bahkan masih kita saksikan sekarang. Jadi, memang ada kaitan dengan Pemilu 2024, masing-masing parpol memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk menghimpun dana. "Bukan cuma untuk pemilu, tapi kepentingan keluarga," kata Musni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika